by

Jefridin, Salah Satu Sekda yang Diundang Mendagri

BATAM (HK) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, H Jefridin, diundang oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dalam rangka sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah, Selasa (29/10/2019) di Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta Pusat.

Di mana Mendagri Tito Karnavian, membawa terobosan baru, yaitu memperkuat peran Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan juga memperkuat Rumah Sakit Umum Daerah menjadi unit organisasi yang bersifat khusus.

“Hari ini saya menghadiri sosialisasi bersama Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Acara hari ini dihadiri sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia,” ucap Jefridin melalui telepon selulernya.

Dikatakan Jefridin, semangat revisi PP tersebut disampaikan oleh Sesmendagri. Tujuan dari revisi itu untuk mengefektifkan peran Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Revisi dilakukan berdasarkan hasil kajian Mendagri bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saat ini tantangan terbesar bagi APIP adalah mampu mendeteksi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di samping itu, APIP juga dituntut untuk mampu memberikan nilai manfaat dan menjadi mitra strategis bagi perangkat daerah,” ungkapnya.

Seterusnya, Mendagri komitmen untuk memperkuat APIP dalam tiga aspek. Yaitu kelembagaan, anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Substansinya itu memperkuat dan memperbaiki tata kelola APIP. Melalui penambahan fungsi APIP untuk mencegah korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi.

“Laporan hasil pengawasan terkait indikasi kerugian daerah selain disampaikan ke kepala daerah juga harus disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk provinsi, dan ke Gubernur untuk kabupaten/kota,” pungkasnya.

Seterusnya kewenangan inspektorat juga ditambah. Serta penambahan satu unit kerja eselon III yang diproyeksikan untuk khusus menangani pemeriksaan investigatif atau penanganan pengaduan masyarakat.

“Yang menjadi substansi penguatan juga adalah dalam hal pengangkatan atau mutasi Inspektur Daerah,” tutur Jefridin menyampaikan pesan Mendagri. (dam)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed