by

Cegah Kawin Anak, Kanwil Kemenag Kepri Selenggarakan Rakor

Batam (HK) – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri melalui Bidang Bimas Islam menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam rangka cegah kawin anak.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Siskohat Batam, Senin (11/11/2019) itu, dihadiri Kepala Kanwil Kemenag Kepri Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH,MA, Kabid Bimas Islam H. Edi Batara, Kepala Kemenag Karimun H. Jamzuri, Kepala Kemenag Bintan H. Erman Zaruddin, perwakilan Polda Kepri AKBP. Marsigit, Ketua PA Tanjungpinang H.M. Yusar, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Yuli Munir, Wakil Ketua PA Batam Usman, dan para Kepala KUA se Kota Batam dan sejumlah undangan lainnya.

Kakanwil Kemenag Kepri, Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH,.MA dalam arahannya mengatakan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan marahmah, dengan tujuan utama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

“Manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan perempuan sesuai dengan sunnatullah. Keluarga untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dengan sebaik-baiknya. Memang saat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi pada seputar perkawinan terutama yang terjadi dibawah umur,” kata Kakanwil.

“Pernikahan di bawah umur menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari permasalahan moral dan etika, persoalan ekonomi, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya,” ujar Kakanwil.

“Setelah rakor ini, saya mengharapkan agar ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan sebagai aksi bersama tentang cegah kawin anak sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,” ucapnya.

Kasi Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA, H. Mustafa, mengatakan saat ini zaman keterbukaan. Saking terbukanya, ucap Mustafa, nilai-nilai agama pun mulai ditinggalkan.

“Lihat saja, dengan mudah ditemukan berbagai kemaksiatan di sekitar kita. Bahkan hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina terpampang di sekitar kita. Anak-anak muda zaman sekarang seakan-akan berlomba dalam hal ini. Begitu banyak gadis-gadis yang bergaul secara bebas, hubungan dengan lawan jenis yang melewati batas, dan banyak lagi hal-hal yang membuat perzinahan seakan-akan menjadi sesuatu yang wajar-wajar saja,” jelasnya.

Sekarang, lanjut Mustafa, arus informasi media hiburan tak terbendung dan itu berpengaruh besar terhadap pemikiran remaja.

“Apalagi kini beragam informasi dan hiburan bisa dinikmati anak-anak dari genggaman tangannya. Bagi mereka yang lemah iman dan ilmu agama, akan rentan prilaku buruk. Untuk itu, generasi muda harus menghindari dan mampu menjaga diri dari pergaulan bebas yang merupakan salah satu pemicu terjadinya pernikahan dini,” paparnya lagi.

Dia menerangkan, pada Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan (ayat 1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Dan (ayat 2) menyebutkan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Berangkat dari masalah itu, kewajiban Kementerian Agama untuk melakukan bimbingan perkawinan kepada calon pengantian.

“Terlaksananya pembinaan ini dapat memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang persoalan-persoalan yang dihadapi dalam membina keluarga sakinah mawadda warahmah yang merupakan benteng ketahanan keluarga serta mampu mengelola konflik yang terjadi dalam keluarga,” tuturnya lagi. (fhy/r)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed