by

Kasus Korupsi Arifin Nasir Cs Sudah P21b

BATAM (HK) – Proses hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi yang menyeret seorang mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Provinsi Kepri, Arifin Nasir (AN), dengan Yunus (Yn), Direktur Utama PT Sumber Tenaga Baru, selaku penyedia serta M Yazser (MY), Direktur CV Ridak Djawari, selaku pelaksana kontrak, sudah dinyatakan lengkap alias P21.

Hal itu setelah penyidik Dirkrimsus Polda Kepri melakukan pemeriksaan serta pemberkasan terhadap para tersangka dan barang bukti (BB) yang ditemukan selama sebulan belakangan.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Drs. S. Erlangga mengatakan, setelah melewati suatu pemeriksaan serta proses pemberkasan oleh penyidik, akhirnya kasus korupsi terkait proyek Monumen Bahasa Melayu, di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, sudah dinyatakan lengkap

“Kasus korupsi untuk pembangunan Monumen Bahasa Melayu di Pulau Penyengat Tanjungpinang yang melibatkan mantan Kadisbud Kepri Arifin Nasir (AN), dengan Yunus (Yn), Direktur Utama PT Sumber Tenaga Baru, serta M Yazser (MY), Direktur CV Ridak Djawari, sudah dinyatakan lengkap alias P21,” kata Kombes Pol Erlangga, Senin (18/11) siang, saat ekspos di Mapolda Kepri.

Selanjutnya, imbuh Erlangga, masuk ketahap II untuk segera dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Kepri, supaya segera disidangkan jaksa dipengadilan pidana korupsi di Tanjungpinang.

“Kemarin, jaksa sempat mengirimkan kembali dengan status P19, sehingga ada berkas yang harus dilengkapi lagi,” ujar Kabid Humas Polda Kepri, didampingi Wadir Krimsus, AKBP Nugroho SIK.

Setelah berkas dilengkapi dan kembali dikirim ke Kejaksaan Tinggi (Kejari), Kepri, imbuhnya, jaksa menyatakan bahwa kasus tersebut bisa dilanjutkan ke tahap II (dilimpahkan ke jaksa).

“Saat ini, kami tengah menunggu jadwal untuk tahap II, atau pelimpahan si tersangka beserta barang buktinya, ke Kejati Kepri,” pungkasnya.

Sementara itu Wadirkrimsus Polda Kepri membeberkan terhadap kronologi dan keterlibatan mantan Kadisparbud Provinsi Kepri itu beserta pihak swasta, yang merugikan negara sebesar Rp. 2 miiar lebih.

“Pemerintah Provinsi Kepri dikalkulasikan tlah mengalami kerugian senilai Rp 2.219.634.245, dari nilai anggaran penbangunan monumen bahasa melayu sebesar Rp 12 miliar. Untuk BB, kami amankan beberapa surat kontrak,” kata AKBP Nugroho.

Diterangkan Nugroho, tindak pidana korupsi ini terjadi pada belanja modal pengadaan konstruksi bangunan monumen bahasa melayu tahap II.

“Dua pihak menjalin kerjasama. Yaitu antara PT Sumber Tenaga Baru dengan Disbud Provinsi Kepri,” ungkapnya.

Awalnya pelaksanaan proyek tersebut sudah mendapat persetujuan oleh Kadisbud. Proyek disetujui pada 16 Juni 2014 lebih kurang sebesar Rp 2,8 miliar.

“Persetujuan proyek terjadi antara Arifin Nasir sebagai Kadisbud Kepri dan Yunus sebagai Direktur Utama PT Sumber Tenaga Baru. Lalu, kontrak berlaku 16 Juni 2014 hingga 12 Desember 2014,” ungkap Nugroho.

Namun, imbuh Wadirkrimsus, di tengah perjalanan terjadi pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama proyek kepada pihak lain, yaitu kepada M Yazser selaku Direktur CV Rida Djawari, yaitu dengan meminjam PT Sumber Tenaga Baru

“M Yunus, mendapatkan fee sebesar 3 persen dengan jumlah Rp 66.634.345. Namun, setelah pengerjaannya dilanjutkan oleh M Yazser, proyek tidak berjalan sesuai kontrak.

“Mutu beton K250 tidak sesuai spesifikasi, bahkan sudah diperkirakan bisa roboh kembali,, karena spesifikasi tidak sesuai master plan, sehingga akhirnya mangkrak” terang Nugroho.

Sebagai langkah pemeriksaan, imbuhnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi dalam kasus tersebut.

“Tersangka dijerat UU RI NO. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tidak pidana korupsi. Dan para tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara, beserta di denda, paling sedikit Rp.200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,” pungkasnya.(vnr)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed