by

Pasca Keputusan DKPP, Begini Aktivitas di Kantor KPU Batam

Batam (HK) – Pasca amar keputusan pemberhentian ketua dan anggota KPU Kota Batam berdasarkan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), aktivitas pelayanan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam pada, Kamis (21/11) berjalan seperti biasa. Namun, komisioner KPU Batam tidak berada di kantor karena sedang melakukan perjalanan dinas.

Pantauan haluankepri.com, di kantor KPU Batam hanya terlihat sejumlah staf sekretariat.

Kasubag umum KPU Kota Batam, Rina mengatakan aktivitas perkantoran di KPU Kota Batam berjalan lancar seperti biasanya.

“Aktivitas kantor masih berjalan seperti biasa. Ketua dan anggota komisioner sedang perjalanan dinas,” ujarnya.

Ketika ditanya soal pemberhentian ketua dan anggota komisioner KPU Kota Batam, Rina tidak berkomentar banyak. Bahkan Rina mengatakan untuk hal itu bisa menghubungi ketua KPU Batam.

Hingga berita ini dirilis, belum ada keterangan resmi oleh Ketua KPU Kota Batam serta anggota komisioner KPU Batam.

Diketahui, amar putusan DKPP soal pemberhentian komisioner KPU Kota Batam dibacakan DKPP dalam sidang DKPP yang berlangsung secara live di akun Facebook resmi DKPP pada, Rabu (20/11) sekitar pukul 14.30 WIB siang.

Dalam amar putusan tersebut, Ketua Majelis sidang menyatakan, bahwa Ketua KPU Batam Syahrul Huda, Zaki Setiawan, Sudarmadi, Muhammad Sidik dan Mulia terbukti melanggar kode etik dan berwenang mengadili pengaduan pengadu. Sebab, pengadu juga memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan gugatan.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mengabulkan pengaduan pengadu sebagian. Dua menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu I Syahrul Huda selalu Ketua KPU Kota Batam, teradu II Zaki Setiawan, teradu III Sudarmadi, teradu IV Muhammad Sidik dan teradu V Muliadi Evendi masing-masing selalu anggota KPU Batam,” kata hakim DKPP di dalam persidangan, saat itu.

DKPP juga menyatakan bahwasannya teradu VI sampai X dalam hal ini Ketua KPU Propinsi Kepri dan seluruh anggotanya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara Pemilu.

“Tiga, merehabilitasi nama baik Sriwati selaku Ketua KPU Propinsi Kepulauan Riau, teradu VII Arison, teradu VIII Widiyono Agung, teradu IX Priyo Handoko, teradu X parlindungan selaku anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau,” tegasnya. (put)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed