by

Eks Kadis Perindag Natuna Segera Disidang

TANJUNGPINANG (HK)- Drs Senagib, M.Pd, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Natuna ini segera disidang di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang sebagai terdakwa dugaan kasus korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berupa perjalanan dinas fiktif senilai Rp.1 miliar dari total anggaran Rp.1,9 miliar tahun 2012.

Berkas perkara tersebut sudah di limpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Gustian Juanda Putra SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Rabu (4/12).

Pelimpahan dua berkas perkara yang sama juga dilakukan JPU secara terpisah atas nama
tersangka Arifin Suni Sufiana SH dan Adriani BA. Keduanya juga mantan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Disperindag Natuna.

Dalam perkara tersebut, Senagib selaku Kadisperindag dimasa itu bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan Arifin Suni Sufiana bertindak selalu Pejabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Adriani selaku Kepala Bidang (Kabid) yang mengkordinir kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan pada masa itu.

“Benar, hari ini kita ada menerima tiga berkas perkara dugaan korupsi tentang SPJ fiktif atas nama ketiga tersangka tersebut secara terpisah dari Kejari Natuna,” kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Eduart MP Sihaloho SH MH.

Edo sapaan akrab Humas PN Tanjungpinang ini menyebutkan, terhadap pelimpahan berkas perkara tersebut pihak pimpinannya segera menunjuk majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut, termasuk jadwal persidangan nantinya.

“Nanti pimpinan kita yang akan menunjuk siapa majelis hakimnya,”ujar Edo

Secara singkat, Edo menyebutkan tentang dugaan perkara korupsi tersebut menyangkut tentang SPJ fiktif yang dilakukan ketiga tersangka dalam kegiatan pameran produk dan kajian Disperindag Kabupaten Natuna dengan menggunakan dana APBD Natuna tahun 2012 senilai Rp.1.989.375.400.

“Namun hasil penyidikan pihak Polres Natuna yang menangani perkara tersebut awalnya, ditemukan adanya beberapa anggaran untuk kegiatan pameran tersebut untuk kepentingan pribadi para tersangka, sehingga surat pertanggung jawaban (SPJ) terhadap kegiatan pameran tersebut dibuat fiktif dan merugikan keuangan negara,”ungkapnya.

Atas perbuatan para tersangka dalam berkas perkara tersebut dapat dijerat sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal senada dibenarlan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Natuna, Gustian Juanda Putra SH saat ditemui di PN Tanjungpinang usai melimpahkan ketiga berkas tersangka dugaan kasus korupsi tersebut.

“Pada prinsipnya kita siap untuk melaksanakan sidang perkara tersebut sesuai jadwal yang ditentukan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menangani perkara tersebut nantinya,”ujarnya (nel)

News Feed