by

Soal Nelayan Tebing Pertahankan Perairan, Ini Kata Pakar Hukum

Karimun (HK) – Upaya nelayan Tebing mempertahankan perairan di sekitar Desa Pongkar yang dijadikan sebagai kawasan tambang timah oleh PT Timah Tbk melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) DU 747 D mendapat perhatian dari pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Prof Suparji Ahmad.

Menurut Suparji, nelayan di Karimun khususnya Kecamatan Tebing memiliki hak untuk mempertahankan perairan yang selama berpuluh-puluh tahun dijadikan sebagai kawasan tangkap ikan bagi mereka selaku nelayan tradisional. Sebab, nelayan yang mempertahankan haknya itu terdaftar di Dinas Perikanan Pemkab Karimun.

“Ya, mereka punya hak, karena dapat izin dari Pemkab Karimun. Proses menghalangi yang dilakukan oleh kelompok nelayan tersebut merupakan bagian dari cara untuk mempertahankan hak mereka itu,” ungkap Suparji Ahmad melalui pesan singkat WhatsApp kepada haluankepri.com, Rabu (11/12/2019).

Suparji menyebut, kasusnya akan berbeda ketika nelayan yang menghalangi aktivitas penambangan yang dilakukan PT Timah Tbk tersebut tidak pernah terdaftar di Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Karimun. Jika nelayan yang menghalangi tidak memiliki izin, maka upaya menghalangi baru terindikasi pidana.

Sementara, Ketua Kelompok Nelayan Kecamatan Tebing, A Rahim ketika dikonfirmasi mengakui, seluruh Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Tebing terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten Karimun. Bahkan, surat perizinan yang mereka kantongi juga sampai ke Kemenkumham.

“Bicara legalitas, seluruh KUB yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Kecamatan Tebing terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten Karimun hingga ke Kemenkumham. Surat izin yang kami miliki lengkap. Silakan cek ke Dinas Perikanan Karimun, semua ada disana,” ungkap Rahim ketika dikonfirmasi via ponselnya.

Terpisah, Kepala Corporate Communication PT Timah Tbk, Anggi Siahaan melalui rilis yang dikirimkan via Humas PT Timah Tbk di grup WhatsApp menjelaskan, PT Timah Tbk sebagai perusahaan negara lebih mengedepankan pendekatan persuasif.

“Sebagai bentuk tanggungjawab dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan yang dinyatakan dalam pasal 3, huruf e Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar kesejahteraan rakyat.

Diberitakan, PT Timah Tbk selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) DU 747 D bakal melakukan penambangan di wilayah tersebut. Namun, wilayah itu merupakan kawasan tangkap nelayan tradisional sejak puluhan tahun silam. Karena merasa wilayah tangkap mereka dijadikan lokasi tambang, Kelompok Nelayan Tebing selaku nelayan setempat melakukan aksi protes. (ham)

News Feed