by

Bupati Karimun Wajibkan Perusahaan Pekerjakan 70 Persen Putra Daerah

Karimun (HK) – Bupati Karimun, Aunur Rafiq, mewajibkan kepada seluruh perusahaan asing yang berinvestasi di Karimun agar memprioritaskan tenaga kerja lokal atau putra daerah. Tak tanggung-tanggung, Bupati Rafiq menegaskan perusahaan harus menempatkan 70 persen anak tempatan, sisanya 30 persen baru tenaga luar.

“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Karimun menjamin perusahaan ini bisa beroperasi. Tentu saja, dalam penyerapan tenaga kerjanya harus 70 persen tenaga kerja lokal, sementara sisanya 30 persen boleh dari luar. Jika ternyata tenaga kerja lokal hanya diserap 30 persen, maka tak usah berinvestasi disini,” kata Aunur Rafiq saat launching Meral Integrated Maritime Industry.

Ketegasan Bupati Rafiq tersebut juga pernah disampaikannya kepada PT Saipem Indonesia Karimun Yard. Meski Perusahaan asal Italia yang berada di Desa Pangke itu terbesar di Asia Tenggara. Namun Aunur Rafiq tetap menekankan kalau semua perusahaan harus mengikuti aturan di Karimun dengan mengedepankan tenaga kerja lokal.

Menurut dia, penerimaan tenaga kerja lokal yang 70 persen itu, bukan hanya disampaikan secara lisan saja. Namun, aturan itu sudah dibuatnya dalam bentuk tertulis. Bahkan, dalam draft Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan juga dimasukan item tentang penerimaan tenaga kerja lokal sebanyak 70 persen.

Dikatakan, meski ada aturan yang tegas terkait penerimaan tenaga kerja di perusahaan yang berinvestasi di Karimun. Namun, dirinya para investor tetap akan melirik Karimun sebagai tujuan investasi mereka. Kalaupun ada beberapa perusahaan yang mengalami pengurangan tenaga kerja. Itu karena pengaruh ekonomi global.

Aunur Rafiq menyebut, pengaruh ekonomi global mempengaruhi kelesuan ekonomi di Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Jika pada 2014, Karimun pernah mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6 persen. Namun, pada 2019 ini ekonomi Karimun bahkan anjlok dengan hanya mencapai 5,9 persen.

“Meski terjadi kelesuan ekonomi global, kita tetap optimis. Bahkan, Presiden Joko Widodo saat pertemuan dengan Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia meminta kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah agar menjalin koordinasi yang baik untuk iklim investasi yang baik pula untuk daerahnya masing-masing,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, ujar Rafiq, Presiden juga memerintahkan agar menjalankan regulasi yang cepat, mudah, sehat dan baik. Pemerintah pusat selalu menyederhanakan dengan memangkas regulasi yang berbelit-belit. Instruksi dari Presiden RI itu kemudian diaplikakasikan dalam membuka iklim investasi di Karimun. (ham)

News Feed