by

Kebijakan Mendikbud Dikhawatirkan Menyebabkan Kemunduran Pendidikan

BATAM (HK) – Kebijakan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendibdud) Nadiem Makarim, menuai pro dan kontra. Terutama dikalangan pelaku pendidikan.
Meski rata-rata berpendapat setuju bila untuk kemajuan pendidikan, namun ada pula yang mengatakan jangan sampai kebijakan baru itu malah menjadi kemunduran kualitas pendidikan.

Terkait hal tersebut beberapa ulasan komentar dirangkum Tim Pendidikan Haluan Kepri dari sejumlah sumber. Pendapat pertama datang dari Pengawas SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri wilayah Kota Batam, Jasmar MPd. Pada prinsipnya ia setuju Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sepenuhnya dikelola pihak sekolah. Baginya tidak

menjadi masalah, malah dinilai kebijakan itu malah jauh lebih bijak sekolah memilki otoritas penuh dalam mempola soal diujikan kepada peserta didiknya. “Hanya kita mengkhawatirkan untuk penetapan standar bersama akan sangat sulit jika USBN diserahkan sepenuhnya kepada sekolah masing-masing. Namun yang penting jangan sampai kebijakan baru dari Mendikbud ini nantinya malah akan membawa kemunduran kualitas dan mutu pendidikan itu sendiri. Karena nantinya tidak memiliki tolak ukur yang jelas untuk menentukan standar pendidikan nasional secara keseluruhan,” ujarnya.

Pendapat serupa juga dilontarkan Kepala Sekolah SMAN 4 Batam, Dwi Sulistiyani. Kata dia Mendikbud harus percaya dengan kemampuan sekolah dalam mengelola soal USBN, karena sekolah sendiri tahu betul akan kondisi dan kemampuan dimiliki masing-masing peserta didik. “Saya pikir Insya Allah sekolah mampu menjalankan
kebijakan Mendikbud itu, malah lebih bagus sekolah memiliki otoritas mengelola soal USBN, karena sekolah tahu betul akan kompetensi siswanya masing-masing,” kata Dwi.

Ungkapan yang sama juga dilontarkan Kepala Sekolah SMAN 19 Batam, Neli Chandrawati. Intinya ia setuju sekali, hanya saja tetap harus ada kolaborasi dengan pihak Kemendikbud, terutama menyangkut kisi-kisi soal USBN yang dijadikan potokan para guru mata pelajaran masing-masing dalam membuat soal agar tidak melenceng
dari standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan.

Tak jauh berbeda dengan komentar Kepala Sekolah SMK Yaspika Kabupaten Karimun, Asneli. Ia mengaku sangat setuju, karena guru yang mentransfer ilmu serta mendidik siswanya agar mapel yang sampaikan bisa dimengerti dan dipahami dengan biak dan benar. Dengan harapan guru sendiri harus mampu menularkan ilmu pengetahuan yang diajarkan sesuai dengan versinya siswa.

“Kita harus jujur, boleh jadi siswa itu bisa lebih pintar dari kite dari mulai menalar dan pembelajaran yang kite berikan, karena succesnye seseorang itu, tergantung dari faktor dominannye adalah kecerdasan emosi utuk mencapai puncak prestasi. Sebagaimane dikatakan Daniel Goleman pengrang buku, working with Emotional Intelllegence, dan survey membuktikan yang ditulis buku, sehingga menjadi buku international best seller,” ungkapnya.

Ditempat terpisah Kepala Sekolah SMK Adi Mulia, Didin, memberikan penilaian lain terkait pelaksanaan UN sejauh ini. Kata dia bahwa faktanya pelaksanaan UN lebih terindikasi ceremonial akademis saja. Karena kata dia tidak memiliki nilai lebih untuk melanjutkan kuliah . Beda dengan skill yang dimiliki siswa melalu sekolah kejuruan (SMK) yang telah siap kerja dengan dibuktikan melalui hasil dari UKK dan sertifikat profesi.

“Setidaknya lulusan SMK itu siap kerja dan berwirausaha bukan siap berkuliah. Makanya saya nilai ujian nasional tidak dibutuhkan, karena bagi SMK hanya sebagai seremonial tahunan saja,” ucapnya.

Semrentara pendapat dari Kepala Sekolah SMKN 7 Batam, Baharudin Sitepu. Dirinya sangat setuju dengan kebijakan dari Mendikbud tersebut. Terutama menyangkut

‘Pendidikan Merdeka Belajar’, upaya dari pemerintah untuk memberikan kebebasan bagi peserta didik dan pendidik untuk dapat mengisi kebebasan dengan aktivitas belajar/mengajar (PBM) yang disesuaikan dengan cara dan strategi masing masing pada substansinya pengembangan minat bakat agar dapat berkembang seoptimalnya.

Terkait otoritas USBN kepada sekolah, ia berharap dalam pelaksanaannya dapat memenuhi standar minimal secara nasional melalui pembuatan soal sehingga diketahui sejauh mana tingkat perkembangan murni setiap peserta didik melalui jawaban peserta didik yang berbeda beda melalui bentuk soal “essay”. Hal ini lah kata dia menurut di, salah satu substansi perubahan yang memungkinkan peserta didik dapat belajar sebaik-baiknya, sehingga akan muncul keinginan utUk berkembang secara optimal sesuai potensi dirinya.

“Sekarang lalu bagaimana dengan pengukuran kompetensi siswa SMK, apakah UKK seperti yg biasa kita lakukan masih efektif dan sertifikasi profesi bagi yang sudah lulus SMK? serta mengatasi masalah tingkat pengangguran lulusan SMK bagaimana? Hal ini tentunya perlu juga kita melaksanakan workshop khusus utuk dapat menemukan alternatif solusi terhadap persoalan tersebut. Ya semoga kita semua dapat terus berkontribusi kepada bangsa dan negara tercinta ini. Mumpung mas menteri kita baru dan akan muncul perubahan kebijakan utuk revitalisasi SMK menyeluruh,” ucapnya lagi.(men)

News Feed