by

Kemendagri Persilakan Gerindra Inisiasi Interpelasi Gubernur Sumbar

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersilakan Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) menginisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Irwan Prayitno. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik memastikan pemerintah pusat tidak akan mencampuri urusan hak interpelasi itu.

“Nggak perlu (pemerintah pusat campur tangan) itu kan haknya DPRD. Nah mekanisme cek and balances tu ada 3 di DPRD itu, pertama interpelasi untuk minta keterangan kemudian dijawab oleh pemerintah, apabila jawaban pemerintah tidak memuaskan perlu penyelidikan lebih lanjut, bisa dilanjutkan dengan melaksanakan angket, itu kan mekanisme demokrasi yang sudah kita atur di peraturan pemda,” ujar Akmal kepada wartawan, Minggu (15/12/2019).

Akmal menilai wajar jika pihak DPRD ingin meminta penjelasan seorang kepala daerah terkait kegiatan pemerintah. Terlebih, hak interpelasi itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). (r)

News Feed