by

E-Budgeting 2020 Wajib Digunakan Seluruh OPD

Karimun – Pemerintah Kabupaten Karimun (Pemkab Karimun) sepenuhnya akan menerapkan e-Budgeting pada tahun anggaran 2020 melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 86 tahun 2018, maka setiap perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus sinkron. Kebijakan ini harus sudah dilakukan pada tahun anggaran 2020 ini agar kerja OPD transfaransi dan menghindari tindak korupsi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karimun (Pemkab Karimun) HM Firmansyah mengatakan, pihaknya saat ini sudah menerapkan e-Planning dan tinggal menyingkronkan dengan e-Budgeting. Kedepan, jangan sampai penganggaran yang dilakukan OPD ini beda dengan perencanaan sebelumnya. Memastikan sinkronisasi ini maka diperlukan aplikasi keduanya.

“Kita latih SDM OPD untuk menginput perencanaan di e-Planning yang terintigrasi dengan Sistem Administrasi Daerah (Simda) keuangan (e-Budgeting) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” ujar Firmansyah saat menghubungi Haluan Kepri, Kamis (9/1).

Firmansyah mengatakan, e-Planning dan e-Budgeting ini sendiri agar kerja OPD lebih efektif dan efisien. Sebab, sebelum menggunakan aplikasi ini, perencanaan dan penganggaran dilakukan dua kali baik ke Baperlitbang maupun BPKAD. Nantinya, Januari 2020 akan terintegrasi.

“Misalkan OPD membuat perencanaan menganggarkan pembelian ATK (Alat Tulis Kantor), itu sudah ada satuan standar biayanya di e-Budgeting. Sehingga lebih transfaransi dan tidak ada tindak korupsi. Selain itu efisien dan efektifktas kegiatan di Baperlitbang,” katanya.

Dengan Simda ini, perencanaan (e-Planning) OPD akan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati Karimun 2018-2023. “Kerja OPD harus mengacu dari visi misi Bupati Karimun,” katanya.

Firmansyah mengatakan, penerapan e-Budgeting ini tidak menemui kendala mengingat pihaknya memiliki Aparat Sipil Negara (ASN) berkeahlian khusus terkait sistem ini.

Ia juga mengatakan, dengan penerapan sistem ini maka Bupati Karimun bisa memantau langsung anggaran tanpa harus menggelar rapat. Terutama urusan penyerapan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dengan e-Budgeting gubernur nggak perlu sering ketemu karena dengan data ini sudah dapet, apa aja yang mau diketahui, diketahui saat itu juga,” katanya.

Sehingga, kata dia, pihaknya bisa mendeteksi secara cepat serapan. Kalau lebih cepat, maka lebih cepat mendorong kecepatan anggaran diserap. “Begitu juga volumenya,” katanya.

Karena sudah mulai menerapkan SPBE, Firmansyah  meminta jajarannya untuk meningkatkan pelayanan.  Ia berharap jika SPBE sudah diterapkan sepenuhnya maka akan berujung pada penyerapan anggaran yang lebih tinggi dan menghasilkan stimulus ekonomi.

“Jadi elektronik ini mendukung proses peningkatan informasi karena info jauh lebih cepat, sehingga saat ada masalah bisa lakukan koreksi,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Karimun DR H Aunur Rafiq mengatakan, saat ini Pemkab Karimun sudah menerapkan sistem e-Planning sesuai apa yang diarahkan oleh Kemendagri. “Sistem e-Planning ini untuk tahun anggaran 2020 ini mesti dijalankan ,” ujarnya.

Aunur Rafiq mengatakan, sistem e-Planning yang sudah Pemkab Karimun terapkan disinkronkan dengan sistem Kemendagri. “Sesuai arahan Sekjen Kemendagri, semua sistem pelaporan dan penganggaran harus tersinkron melalui sistem di Kemendagri, tinggal kita kolaborasikan, kami rasa tidak ada masalah,” jelasnya. (hhp)

 

News Feed