by

Aksi Demo Damai Gema Minang Batam Ditunda

BATAM (HK) – Generasi Muda (Gema) Minang Kota Batam bersama unsur terkait, menunda demo/aksi damai menuntut agar gelanggang permainan elektronik dengan berbau judi di Kota Batam, agar ditutup.

Rencananya, aksi tersebut akan dilakukan hari Senin (13/1/2020) di Kantor Walikota, Kantor DPRD Kota Batam dan di lokasi gelper namun aksi telah batal atau ditunda untuk sementara waktu hingga batas waktu yang tak ditentukan

Ketua Ikatan Keluarga Sumatera Barat (IKSB) Batam, H. Erwin Ismail melalui Ketua Harian IKSB, M Al Ichsan menegaskan, bahwa aksi atau demo damai dari organisasi kepemudaan Gema Minang Batam, untuk sementara waktu ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

“Alasannya, kami punya kewajiban agar dapat menjaga kondusifitas Kota Batam ini. Karena Batam menjadi tanggungjawab kita bersama selaku masyarakat agar selalu dalam keadaan aman dan kondusif,” kata M Al Ichsan, Minggu (12/01/2020) sore, di Mapolresta Barelang.

Menurutnya, penundaan aksi ini dikarenakan telah melihat kondisi Batam 10 bulan terakhir dengan pertumbuhan ekonomi dengan angka sangat bagus.

“Selama satu tahun ini pemerintah Kota Batam dibawah kepemimpinan Bapak HM Rudi sudah berjuang dengan keras didalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam, dan kami tidak ingin menimbulkan konflik di Kota Batam yang justru semakin memperburuk keadaan,” papar Ketua Harian IKSB Batam ini, dengan tegas.

Apabila kegiatan aksi damai itu dilaksanakan, imbuhnya, kami yakin bisa berdampak kepada masyarakat di Kota Batam secara keseluruhan

“Khususnya, berdampak yang tidak baik untuk organisasi Minang yang ada di Kota Batam ini, terhadap stabilitas keamanan serta ekonomi,” ujar M Al Ichsan, didampingi Ketua DPP Gema Minang Batam Antoni Lendra, Bendahara Amri Piliang, serta Ketua DPC Gema Minang Batam Kota.

IKSB, selaku induk Organisasi Minang di Kota Batam ini, ucapnya, kami sudah berkoordinasi dengan Ketua Gema Minang dan ormas ormas yang akan turut, dalam aksi penolakan Gelper di Kota Batam ini, untuk menunda aksi damai.

Bahkan Ichsan juga menampik jika penundaan demo ini karena ditunggangi atas maksud lain serta Gema Minang telah menerima sesuatu.

“Dan jika ada yang mengatakan Gema Minang telah mendapatkan sesuatu. Saya ini tegaskan tidak ada. Dan Gema Minang menunda karena patuh kepada induk organiasasi Minang,” ucap M. Al Ichsan, alias Abang Nusantara ini.

Sebagai organisasi induk sebutnya, kita harus mampu memberikan contoh dan suritauladan kepada ormas ormas Minang dibawahnya.

“Kami IKSB Batam, beserta 18 IKA IKA tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Barat di Batam, bisa menjaga kondusifitas Batam. Dan setiap permasalahan akan dicari solisi, dengan cara yang lebih elegan,” pungkas Abang Nusantara.

Ketua DPP Gema Minang Kota Batam, Antoni Lendra alias Boni, mengimbau, kepada semua Pengurus, Panglima dan Anggota Gema, serta semua elemen masyarakat Batam, agar dapat menahan diri terkait penundaan aksi damai ini, untuk menolak keberadaan “Perjudian Gelper” dilingkungan perumahan masyarakat Batam.

“Saya mohon maaf atas penundaan aksi demo damai ini dan saya tidak ada maksud apa-apa. Penundaan ini tidak lebih, untuk bisa menjaga Batam ini aman, serta kondusif. Namun, kami bersepakat untuk melakukan aksi damai yang lebih elegan, melalui mekanisme wakil rakyat dan pemerintah,” ungkap Boni.

Artinya apa, ungkap Boni, dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ini saya meminta aksi damai kami tunda dulu, untuk sementara.

“Saat ini dalam tahun politik. Maka, kami tidak mau dan takut aksi kita ini malah ditunggangi pihak orang-orang yang memiliki kepentingan. Sehingga masyarakat jadi terpecah pecah dan Batam jadi tidak kondusif,” terang Ketua Gema Batam.

Sementara itu Bendera Umum Gema Minang, Amri Abdi Piliang menambahkan, mohon maaf dan tidak ada kepentingan pribadi dalam aksi serta telah menyampaikan kepada ormas OKP dan LSM, yang peduli untuk penundaan aksi.

“Kami memohon maaf, lantaran aksi tidak jadi dilaksanakan, dan kami ada agenda yang lebih baik dan elegan,” kata Amri.

Kita, ungkapnya, akan tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan upaya lebih baik dan elegan. Sehingga tidak mengganggu atas stabilitas keamanan dan perekonian Batam.

“Kami akan menyurati pihak pihak terkait, yaitu Walikota dan DPRD, untuk diterima melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP),” lanjutnya.

Ia pun menegaskan, apabila nantinya itu upaya yang dilakukan tidak diindahkan, maka dengan terpaksa aksi turun kejalan itu harus dilakukan.

“Kami mengupayakan cara yang lebih elegan. Namun jika tidak diindahkan, maka kami akan turun ke jalan,” pungkasnya. (vnr)

News Feed