by

Tindaklanjuti Rencana Pembangunan Jembatan Batam-Bintan, DPRD Kepri Audensi dengan Kementerian PUPR

TANJUNGPINANG (HK)- Sebagai upaya tindak lanjut janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun Jembatan Batam-Bintan pada tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri akhirnya menggelar audensi bersama Kementerian PUPR, Jumat (10/1).

Melalui Komisi III DPRD Kepri , audiensi ini dilakukan bertujuan untuk lebih memperdalam rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan yang dijanjikan akan mulai dibangun pada tahun 2021.

“Kami ingin mengetahui sampai mana keseriusan Kementerian PUPR terkait rencana pembangunan jembatan Babin ini,” kata Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Riau Dewi Kumalasari yang memimpin audensi tersebut.

Selain itu ia juga menjelaskan bahwa banyak potensi yang bisa dikembangkan dengan dibangunnya jembatan Batam-Bintan khususnya potensi wisata yang berada di Kabupaten Bintan.

Ia juga mengatakan, saat ini Batam yang memang sangat strategis serta memiliki tingkat kunjungan wisman yang cukup besar diharapkan bisa menyebar hingga ke Bintan setelah adanya jembatan Batam-Bintan.

Sementara itu, Anggota Komisi III, Irwansyah mengatakan, rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan sendiri telah bergulir sejak 2005.

Selain manfaat di bindang pariwisata, nantinya jembatan Batam-Bintan ini juga akan sangat bermanfaat untuk mobilitas barang-barang seperi hasil perkebunan, gas dan mineral serta produk-produk industri baik dari Batam ke Bintan ataupun sebaliknya.

“Batam memiliki industri yang sangat banyak begitupun Bintan, saya yakin dengan dibangunnya jembatan Batam-Bintan ini nantinya investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di wilayah ini,” jelas Irwansyah.

Ia menambahkan pembangunan jembatan Batam-Bintan ini memang sudah sejak lama dinanti oleh masyarakat, karena dianggap akan memudahkan mobilitas dari Batam yang merupakan pusat perekonomian ke Pulau Bintan yang didalamnya terdapat ibukota provinsi Kepulauan Riau.

Direktur Jembatan Kementerian PUPR Iwan Zarkasi mengatakan Pembangunan jembatan ini tidak serta merta. Mereka harus memiliki potensi dan nilai manfaat yang tinggi.

Selain itu ia juga mengatakan bahwa setelah jembatan dibangun pihaknya juga harus memikirkan cara perawatan jembatan yang nilainya tidak sedikit.

“Saat ini kami masih mengumpulkan data-data serta merefresh data yang lama untuk menggali lagi potensi apa yang bisa digali dengan dibangunnya jembatan ini, selain itu manfaat apa saja yang bisa kita optimalkan dengan jembatan ini,” terangnya.

Ia meminta kepada seluruh stakeholder terkait untuk bisa bekerjasama membuat dan mengumpulkan data untuk persiapan pembangunan jembatan Batam-Bintan ini.

Ia meminta sebelum jembatan tersebut dibangun nantinya, pihak Dinas PU Kepulauan Riau dengan pendampingan Komisi III yang membidangi infrastruktur musti memastikan terlebih dahulu rencana pembangunan pelabuhan oleh Kementrian Perhubungan.

Iwan Zarkasi menjelaskan hal tersebut mesti dilakukan agar nantinya jembatan Batam-Bintan bisa terintegrasi dengan pelabuhan.

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Firman Napitupulu juga menjelaskan jembatan Batam-Bintan ini nantinya akan menjadi magnet besar di Kepulauan Riau.

Pemerintah daerah harus menyiapkan segala sesuatunya seperti perhitungan kerentanan kondisi fisik Pulau Batam yang merupakan pulau kecil.

“Nantinya ketika jembatan itu jadi pemerintah daerah harus siap dengan serbuan investor yang masuk, harus bisa menjaga kawasan hutan yang ada jangan sampai dibabat hanya untuk kepentingan investasi saja tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan,” tandasnya.

Dalam audensi tersebut hadir Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Riau Dewi Kumalasari, Wakil Ketua Komisi III Surya Sardi, Sekretaris Komisi Raja Bakhtiar, anggota Suryani, Yudi Kurnain, Irwansyah, Bakti Lubis, Nyanyang Haris Pratamura, Hadi Candra dan Sahmadin Sinaga serta Kepala Dinas PUPR Kepulauan Riau Abubakar.(Efr)

Teks Foto: Suasana audiensi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri akhirnya menggelar Audensi bersama kementerian PUPR, Jumat (10/1) lalu.(eva)

News Feed