by

Soal Taksi di Batam, Pemerintah Dinilai Tidak Serius

Batam (HK) – Anggota DPRD Provinsi Kepri, Uba Ingan Sigalingging menilai, Pemerintah Provinsi Kepri tidak serius menyelesaikan permasalahan antara taksi pangkalan dan taksi online di Batam.

Pasalnya, sampai kini tidak ada solusi yang konfrehensif yang diberikan.

“Plt Gubernur Kepri diharapkan bisa menggunakan kewenangannya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri,” ucap Uba kepada haluankepri.com pada akhir pekan lalu.

Ditegaskan Uba, pemerintah bekerja jangan menunggu masalah dulu, baru turun.

“Sebab, ini menyangkut hak dari kedua belah pihak dan masyarakat luas,” ucap dia.

“Persoalan ini hendaknya menjadi perhatian serius, karena ada hal-hal bisa diambil jalan tengahnya, dimana untuk di Bandara atau pelabuhan transfortasi umum yang dikelola oleh Pemko sangat terbatas,” ujarnya.

Menurutnya, Pemko Batam dan Pemrov Kepri harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal, karena di Pelabuhan Batuampar yang sangat ramai tapi transportasi umumnya tidak memadai.

Gubernur harus memerintahkan kepala Dishub Kepri untuk memanggil para pihak terkait untuk duduk bersama dan membicarakan persolan taksi ini.

Saat ini, lanjut dia, taksi online sudah begitu banyak dan tidak bisa lagi dilawan. Tapi pemerintah juga harus memikirkan taksi konvensional, karena ada ribuan driver taksi konvensional.

“Wisatawan yang datang ke Batam pasti mencari tranportasi yang aman, nyaman dan murah. Itu hanya bisa didapatkan di online. Jangan gara-gara persoalan taksi tidak bisa selesai, wisatawan berkurang datang ke Batam. (dam)

News Feed