by

ASN Karimun Menjerit Belum Gajian

KARIMUN (HK) – Awal tahun 2020 ini menjadi hari-hari yang buram bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Karimun. Sebab, sampai pertengahan Januari ini mereka belum menerima gaji bulan Januari. Biasanya, gaji pegawai dibayarkan setiap awal bulan atau pada tanggal 1 setiap bulannya. Namun, sudah tanggal 15 ini belum ada tanda-tanda gaji itu mereka terima.

“Sampai sekarang kami belum terima gajian. Kemaren ada yang bilang gaji paling lambat dibayar tanggal 15, tapi sekarang sudah tanggal 15 kok belum dibayar juga. Semua pegawai di kantor sudah pada resah mempertanyakan gaji mereka yang belum keluar,” ungkap salah seorang pejabat eselon III di salah satu OPD Pemkab Karimun yang tak mau namanya ditulis, Rabu (15/1/2020).

Kata dia, sampai saat ini belum ada tanda-tanda gaji pegawai akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Karimun. Bahkan, sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Karimun, baru kali ini gaji pegawai ditunda dengan batas waktu paling lama. Informasinya, gaji pegawai Januari akan dibayarkan pada akhir bulan.

“Sekarang sudah heboh di media sosial, pegawai-pegawai di Karimun menjerit mereka belum gajian. Cobalah lihat di facebook, pegawai pada teriak ‘gajian oi gajian’, ‘kapan gaji kami dibayar’, ‘jangan salahkan kami kalau kami malas-malasan kerja, dan beragam komentar pegawai lainnya,” terangnya.

Dirinya tidak mengerti apa yang menjadi penyebab tertundanya pembayaran gaji pegawai hingga sekian lama. Dirinya menduga, kemungkinan adanya perubahan sistem menggunakan e-Budgeting. Namun, menurutnya anggaran untuk gaji pegawai dibayarkan oleh pemerintah pusat dan bukan pemerintah daerah.

Menurutnya, bukan hanya gaji, tunjangan kinerja (tukin) atau sebelumnya disebut Kesra Pegawai sudah tiga bulan tidak dibayarkan, yang terhitung sejak November dan Desember 2019 hingga Januari 2020. Anggaran tukin pegawai diambilkan dari APBD Karimun, sementara pendapatan daerah Karimun dikabarkan meningkat terus.

Mantan Ketua DPRD Karimu HM Asyura, juga banyak menerima pengaduan dari pegawai yang bekerja di sejumlah UPTD di Tanjungbatu terkait gaji yang belum dibayarkan. Asyura menyebut, lambatnya pembayaran gaji pegawai di Pemkab Karimun karena kesalahan perencanaan di
Baperlitbang dan juga BPKAD Kabupaten Karimun.

“Setiap hari saya menerima pengaduan dari pegawai kelurahan dan kecamatan termasuk juga kepala desa di Tanjungbatu. Di kedai-kedai kopi itu saja yang dibicarakan orang. Kalau sampai bulan Februari gaji pegawai untuk Januari tak juga dibayarkan, mau makan apa orang nanti,” kata Asyura.

Menurut dia, lambatnya gaji pegawai ini karena adanya kesalahan dari Baperlitbang dan juga BPKAD. Namun, yang paling bertanggungjawab penuh adalah Bupati selaku kepala daerah. Harusnya, Bupati bisa mempertanyakan langsung kepada anak buahnya, apa yang menjadi penyebab gaji pegawai sampai sekarang belum dibayarkan.

Asyura menyebut, kalau memang penyebab lambannya pembayaran gaji pegawai itu karena perubahan sistem e-Budgeting dan e-planning. Harusnya, sistem tersebut harus dimasukkan sebelum pembahasan Perda APBD. Bukan hanya soal gaji, buku Perda APBD tahun anggaran 2020 saja belum dicetak.

“Semua harus bertanggungjawab soal ini, baik itu eksekutif dalam hal ini Bupati Karimun dan juga eksekutif atau DPRD Karimun. Karena kedua lembaga pemerintah daerah di Karimun yang memiliki peranan dalam soal anggaran. Harusnya, DPRD bisa menjalankan fungsi kelembagaannya terkait pengawasan di eksekutif,” pungkasnya. (ham)

News Feed