by

MUI Karimun Bekali Pengurus Tata Cara Berperkara di Pengadilan

KARIMUN (HK)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karimun membekali seluruh pengurus MUI di tingkat kecamatan di Kabupaten Karimun serta organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tentang tata cara berperkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Narun Dakwah Masjid Agung Karimun, Rabu (15/1/2020).

Ketua MUI Kabupaten Karimun, Kholif Ihda Rifai mengatakan, kegiatan pembekalan dan sosialisasi tata cara berperkara di Pengadilan itu merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Daerah (Rakerda) MUI Kabupaten Karimun yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Sebelumnya, peserta Rakerda mengusulkan sosialisasi tata cara berperkara tersebut hingga dapat terealisasi.

“Sosialisasi ini merupakan hasil dari Rakerda MUI Kabupaten Karimun sebelumnya. Alhamdulillah, satu usulan dari peserta Rakerda bisa terealisasi pada hari ini. Peserta berasal dari seluruh pengurus MUI tingkat kecamatan dan Ormas Islam di Karimun,” ungkap Kholif Ihda Rifai.

Ormas Islam yang menjadi peserta kegiatan itu diantaranya, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Karimun, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), BKPRMI, Dewan Masjid, Baznas, Muhammadiyah, NU dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). Kegiatan itu juga diikuti perwakilan KUA di Karimun.

Kata Kholif, tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh anggota MUI tentang tata cara berpekara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Narasumber berasal dari Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Karimun, Wiryanto dan Zulkhainen.

“Untuk narasumber, kita menghadirkan dari pengurus MUI Kabupaten Karimun sendiri yakni dari Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Bapak Wiryanto dan Zulkhainen. Kedua beliau ini sehari-hari sebagai pengacara dan berkecimpung dalam dunia pengadilan. Salah satunya memberikan materi tentang perdata dan satunya lagi terkait pidana,” jelasnya.

Kholif menjelaskan, materi yang disampaikan terkait tertib ataupun tata cara sesuai dengan KUHAP pidana dan perdata, bahwasanya tertib atau tahapan-tahapan berpekara itu bisa dijelaskan dengan gamblang. Sehingga peserta bisa memahami hak dan kewajiban mereka ketika menghadapi suatu perkara, baik itu di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

“Kebanyakan masyarakat kita masih awam dalam berpekara ataupun tata cara, walaupun banyak juga yang mendalami ilmu hukum tetapi untuk beracara di pengadilan ini sifatnya kan sangat praktis. Memang tidak semua orang tahu tata cara tersebut, oleh karena itu perlu didampingi oleh pengacara,” terang Kholif.

Menurut dia, meski didampingi oleh pengacara ataupun advokat, setidaknya peserta paham tahapan-tahapan dalam berpekara, misalnya saat berurusan dengan pihak kepolisian ataupun pada saat disidik dan diperiksa dengan barang bukti dan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan sampai pada saatnya berperkara di pengadilan mereka tahu hak dan kewajibannya.(ham)

News Feed