by

13 Anggota DPRD Nyatakan Masuk Pihak Tergugat Intervensi Gugatan SK AKD Kepri

BATAM (HK) – Dari 45 anggota DPRD Provinsi Kepri yang sudah menyatakan masuk ke dalam tergugat intervensi atas gugatan anggota DPRD Provinsi Kepri, Uba Ingan Sigalingging, ko terkait Surat Keputusan Alat Kelengkapan Dewan (SK-AKD/No-12/2019) DPRD Kepri periode 2019-2024.

Sebanyak 8 orang anggota DPRD Provinsi Kepri menyatakan sikapnya pada sidang keenam yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang, Sekupang tentang mendengarkan keterangan dari calon pihak ketiga yang dihadiri oleh sembilan anggota Dewan Provinsi Kepri, Kamis (16/1/2020).

Delapan orang anggota dewan itu ialah Surya Sardi dari Partai Demokrat, Raja Backtiar dari Partai Golkar, Suryani dari PKS, Dewi Kumalasari dari Partai Golkar, Widiastadi Nugroho dari PDIP, Sugianto dari PDIP, Wahyu Wahyudi dari PKS dan Alex Guspaneldi dari PAN.

Sedangkan Ririn Warsiti dari Partai Gerindra tidak ada berpihak, baik kepada tergugat intervensi maupun pengugat intervensi.

Adapun 5 anggota DPRD Kepri lainnya yang menyatakan sikap masuk ke dalam tergugat intervensi adalah dalam sidang kelima pada Kamis (9/1/2020) lalu, yaitu 2 orang dari partai Golkar, Amin Patros dan Taba Iskandar.

Kemudian partai PDIP Saproni dan Sahat Sianturi, dari partai Nasdem yaitu Sahmadin Sianaga. Sedangkan Yudi Kurnain dari fraksi Harapan belum menentukan pilihan.

“Bagi yang sudah menyatakan sikap diharapkan dalam sidang selanjutnya, yaitu 23 januari 2020 mendatang untuk membuat surat pernyataannya secara tertulis dan dilampirkan dengan foto copy kartu anggota dewannya,” ucap hakim ketua, Ali Anwar SH, MH dan didampingi dua Majelis Hakim dalam sidang ke enam tersebut.

Selanjunya kata Ali Anwar, bagi anggota dewan yang sudah menyatakan sikap juga dianjurkan untuk sidang selanjutnya bisa diwakilkan pakai kuasa hukumnya masing-masing.

“Kalau tidak diwakilkan kepada kuasa hukumnya maka saudara apabila diminta untuk datang pada sidang selanjutnya harus datang, kalau tidak datang haknya akan hilang. Saksi juga begitu, harus datang,” jelasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Uba, Richard Rando Sidabutar mengatakan bahwa pihaknya berharap semua anggota dewan lainnya hadir pada sidang selanjutnya, karena itu sudah panggilan ketiga.

“Kita juga meminta kepada majelis hakim agar minggu depan kalender persidangan ada, agar nanti jika kami menghadirkan saksi, saksinya bisa dihadirkan, karena saksin yang akan dihadirkan itu berada diluar kota,” ucap Richard kepada media setelah sidang tersebut.

Adapun agenda sidang selanjutnya adalah Majelis Hakim akan meminta keterangan sikap anggota dewan yang belum hadir, apakah masuk kepada pengugat intervensi atau tergugat intervensi dan sikap Majelis Hakim atas pihak tergugat interfensi. (dam)

News Feed