by

Bos Asabri Sebut Isu Korupsi Rp 10 Triliun Hoaks

JAKARTA (HK) – Direktur Utama PT Asabri (Persero), Letjen Purn TNI Sonny Widjaja, menegaskan bahwa uang prajurit aman, tidak hilang dan tidak dikorupsi. Klarifikasi diberikan terkait isu korupsi dana pensiun tentara dan Polri di perusahaan yang dirinya pimpin.

“Saya imbau agar kita dapat jadi orang-orang yang tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi dengan berita Asabri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sonny dalam sebuah konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (16/1).

Dirinya kembali menegaskan, berita-berita tentang isu korupsi yang tersebar luas adalah tidak benar. “Berita tersebut adalah berita yang tidak benar. Kepada pihak-pihak yang ingin berbicara dengan Asabri, harap menggunakan data dan fakta yang sudah terverifikasi,” ungkapnya.

Sonny menegaskan, akan menempuh jalur hukum jika pihak-pihak tertentu masih menyiarkan pembicaraan yang tendensius dan terkesan negatif tentang Asabri.

“Hentikan pendapat, pembicaraan yang tendensius dan negatif yang mengakibatkan kegaduhan. Jika hal ini terus berlangsung saya dengan menyesal akan menempuh jalur hukum,” ujar Sonny.

Sonny menjamin, uang para pensiunan TNI, Polri dan ASN Kemenhan aman, tidak hilang dan tidak dikorupsi. “Kepada pihak yang ingin berbicara tentang Asabri, harap menggunakan data dan fakta yang terverifikasi,” paparnya.

Saat dikonfirmasi apakah pihak yang dimaksud ialah Menkopolhukam Mahfud MD, Sonny memilih untuk bungkam. Sebelumnya, Mahfud MD memang mengatakan ada isu korupsi di Asabri yang nilainya mencapai Rp 10 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mengaudit kerugian negara atas kasus dugaan korupsi di PT Asabri. BPK menaksir, kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 16 triliun.

“Baru perkiraan, BPK sedang mengumpulkan data dan informasi, diperkirakan potensi kerugian Rp 10 sampai Rp 16 triliun,” ujar anggota BPK Harry Azhar saat dikonfirmasi, Rabu (15/1).

Menurut Harry, setelah semua data terverifikasi secara keseluruhan, BPK berencana menyerahkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kemudian ditindaklanjuti.

“Iya akan diserahkan ke KPK,” kata dia.(sumber:merdeka.com)

News Feed