by

BC Akan Terapkan USD 3 Amtas Barang Impor Keluar Batam

BATAM (HK) – Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, melalui Kantor Pelayanan Utama (KPU), Bea Cukai (BC), Tipe B Batam, akan memberlakukan ambang batas (Amtas), pajak pengiriman barang impor keluar Batam, senilai harga USD 3 atau sekitar Rp 42 ribu.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK 199 /PMK.04/ 2019, untuk melindungi industri kecil didalam negeri dari serbuan produk produk barang impor dari luar negeri, melalui daerah di Free Trade Zona (FTZ). Berupa sepatu, tas, pakaian, makanan, mainan dan lainnya, hasil home industri.

Kepala Kantor KPU BC Tipe B Batam, Susila Brata mengatakan, penerapan nilai ambang batas dari sebelumnya USD. 75, atau sekitar Rp.1 juta, menjadi USD 3, atau sekitar Rp. 42 ribu, terhadap pengiriman barang impor dari wilayah bebas tarif masuk (FTZ), ke seluruh daerah di Indonesia, merupakan suatu upaya pemerintah, agar bisa melindungi usaha kecil menengah (UKM), di tanah air.

“Kalau semua barang impor dari daerah FTZ bisa bebas masuk tanpa ada ambang batas, akibatnya hasil produk di Indonesia tak laku. Karena, kalah dalam persaingan harga,” kata Susila Brata, Senin (20/01), siang, di Kantor KPU BC Tipe B Batam, Batuampar.

Maka untuk mengatasi hal tersebut kementerian keuangan melakukan revisi UU, terhadap penetapan Amtas barang impor ke Indonesia, yang masuk melalui daerah FTZ. Baik itu melalui pengiriman online, maupun pengiriman melalui ekspedisi.

“Seperti diketahui, beberapa sentra perajin tas dan sepatu banyak yang gulung tikar, dan kini memilih menjual produk dari Cina,” ujar Susila,
yang didampingi Kabid Kepabeanan 1, Yosep Kabid Kepabeanan 2, Bambang Susanto serta Kabid BKLI, Sumarna.

Untuk bisa menjawab hal tersebut, Kepala BC Batam ini mengungkapkan, dalam aturan baru pemerintah secara khusus membedakan tarif atas produk tas, sepatu dan garmen impor.

Barang-barang impor sangat banyak digemari masyarakat, terang Susila, sehingga berimbas kepada banjir barang impor tersebut di dalam negeri. Dan akibatnya, banyak produksi dalam negeri yang tidak laku.

“Khusus untuk tiga komoditas tersebut, tetap diberikan deminimis untuk tarif bea masuknya sampai dengan USD 3. Selebihnya kita berikan tarif normal (MFN). Tarif bea masuk untuk tas 15 persen – 20 persen, sepatu 25 persen – 30 persen dan untuk produk tekstil 15 persen – 25 persen. Sedangkan untuk PPh nya nol persen,” pungkasnya.

Sementara itu Kabid Kepabeanan 2, Bambang Susanto mengatakan, Permenkeu No : PMK 199 /PMK.04/ 2019, akan diberlakukan mulai tanggal 30 Januari 2020 mendatang di Batam, Bintan dan di Karimun (BBK), sebagai Wilayah FTZ di Kepri.

“Untuk barang impor berupa sepatu, tas, serta home industri dari luar negeri, pajaknya akan berlaku sama di seluruh wilayah, di Indonesia,” kata Kadid Kepabeanan 2 BC Batam.

Penyesuaian de minimis value sebesar USD. 3, diambil, terang Bambang, tentu sudah dengan satu kajian maupun mempertimbangkan nilai impor yang sering di-declare didalam sebuah pemberitahuan import barang kiriman, alias Consigment Note (CN), ialah USD 3,8 per CN.

“Artinya apa, dengan diberlakukan Permenkeu maka PPN 10 persen terhadap barang yang di kirimkan sudah tidak ada lagi. Yang kita pakai PPN saja” ujar Bambang.

Sedangkan untuk barang produksi hasil dalam negeri, ungkapnya tidak kena pajak, tapi hanya kena PPN saja, seperti barang barang lainnya di Indonesia.

“Setiap baranghasil produksi dari dalam negeri di Batam, tak akan dikenakan pajak untuk bisa keluar Batam. Diantaranya ialah hasil kerajinan tangan, makanan dan pakaian,” kata Bambang.

Kendati demikian, Bambang juga mengatakan pemerintah sudah membuat rasionalisasi tarif impor dari tarif semula yang totalnya dikisaran 27,5 persen hingga 37,5 persen.

“Dengan aturan baru, untuk rincian Bea Masuk barang impor dari daerah FTZ hanya 7,5, serta Pajak Pertambahan Nilai 10 persen. Dan untuk PPh nya nol persen,” pungkasnya. (vnr)

News Feed