by

Buruh Desak Walikota Batam Memfasilitasi Perundingan UMSK

Batam (HK) – Demo yang dilakukan oleh buruh Batam di depan kantor DPRD Kota Batam tuntutannya ada enam, salah satunya adalah mendesak Walikota Batam untuk memfasilitasi perundingan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Batam. Senin (20/1/2020).

Selain itu, adapun tuntutan lainnya masa yang melakukan demo itu ialah, menolak RUU Omnibus Law, tagih revisi UU 13/2003 ketenagakerjaa, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, mendesak DPRD mengundang SKPD Kota Batam dan organisasi pengusaha, SP/SB untuk RPD masalah UMSK Kota Batam 2020 dan menyusun dan membahas Ranperda Pengupahan.

“Tuntutan kami dalam demo saat ini ada enam point, tiga adalah isu lokal dan tiga adalah isu daerah,” ucap Ketua FSPMI kota Batam, Alfitoni dalam orasinya.

Dikatakan Alfitoni, demo itu adalah demo secara nasional dan serentak diadakan dari berbagai Kota di Indonesia.

“Untuk isu daerah kita meminta Walikota Batam agar memanggil SKPD Kota Batam, pimpinan organsisasi buruh dan pengusaha untuk duduk bersama membahas UMS Kota Batam,” tuturnya.

Pantauan haluankepri.com demo itu dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan jalan masuk ke kantor DPRD Kota Batam dibarikade kawat berduri. (dam)

News Feed