by

Polres Karimun Menuju WBK dan WBBM

KARIMUN (HK)-Satu persatu institusi vertikal di Karimun mulai menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kali ini giliran Polres Karimun mulai menuju WBK dan WBBM. Pencanangannya dilakukan di halaman Mapolres Karimun,
Selasa (21/1/2020).

Kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan pernyataan zona integritas oleh Kapolres Karimun, AKBP Yos Guntur Yudi Fauris Susanto. Kemudian, dilanjutkan dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali sebagai tanda pencanangan zona integritas di Polres Karimun, menuju wilayah bebas dari korupsi dan diikuti FKPD Kabupaten Karimun.

“Konsisten dalam melaksanakan pembangunan zona integritas, menjadi role model bagi masyarakat, melaksanakan inovasi untuk mendukung setiap pelaksanaan tugas agar lebih efektif dan efisien, melaksanakan menejemen media yang baik serta meningatkan kualitas pelayanan
publik,” ungkap Kapolres.

Kata Kapolres, pencanangan WBK dan WBBM ini diharapkan bukan hanya sebatas formalitas, namun harus secara sungguh-sungguh dijalankan dalam peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat. Apalagi, fungsi kepolisian adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat
melalui promoter.

Dikatakan, langkah ini merupakan bagian dari kesungguhan institusi Polres Karimun untuk mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen mencegah terjadinya korupsi. Penerapan zona integritas ini, merupakan salah satu formula yang tepat untuk dapat
mewujudkan Polri agar semakin dekat dengan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq yang turut hadir pada kegiatan pencanangan Polres menuju WBK dan WBBM tersebut sangat mendukung pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Diharapkan dengan adanya pencanangan ini, maka Polres makin dicintai masyarakat.

“Atas nama pemerintah, saya mendukung atas apa yang telah dilakukan Polres Karimun. Kita mengharapkan, setelah dicanangkannya institusi ini menjadi wilayah yang bebas korupsi dan bersih sehingga dapat melayani dan menjadi kepastian hukum yang menjamin masyarakat,” pungkas Rafiq.(ham)

News Feed