by

Terkait PTUN IMB Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, APKK : Tunggu dan Hormati Proses Hukum

KARIMUN (HK)- Aliansi Peduli Kabupaten Karimun (APKK) meminta semua pihak bisa menahan diri dan tidak memaksakan kehendak terkait dengan pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph.

Ketua APKK Hasyim Tugiran menyampaikan, saat ini APKK sudah dan sedang melakukan upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Batam terkait dengan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Katolik Paroki Santo Joseph bernomor 0386/DPMPTSP/IMB-81/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 yang diterbitkan Pemkab Karimun yang dinilai tidak prosedur dan sarat dengan penyimpangan dan pelanggaran hukum.

“Kita dari APKK sedang dalam proses PTUN sehingga batal atau tidaknya IMB gereja mutlak adalah keputusan hukum di PTUN. Untuk itu kami menghimbau mari kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan sambil menjaga suasana kondusif di Karimun yang kita cintai ini,” ucap Hasyim Tugiran kepada Haluan Kepri, Rabu (22/1)

Hasyim Tugiran menyampaikan, APKK memasukkan gugatan atas terbitnya izin IMB gereja adalah hasil musyawarah mufakat bersama umat Islam yang memprotes pembangunan gereja setelah sebelumnya pengadakan pertemuan dengan Bupati Karimun DR H Aunur Rafiq.

“Terbitnya IMB gereja sarat dgn manipulasi bahan dan dasar ajuannya. Warga sekitar gereja merasa diakali khusus mengenai tanda tangan warga yang dipergunakan utk renovasi namun kenyataannya dipergunakan utk pembangunan baru gereja,” ujar Hasyim.

Disamping itu, kata Hasyim lokasi gereja merupakan lokasi padat arus lalu lintas seharusnya dilengkapi dgn ANDALALIN berdasarkan permen perhubungan Nomor 11 Tahun 2017. Dan juga lokasi gereja adalah area padat karena dekat dengan lokasi pelabuhan internasional dan domestik Karimun yang merupakan lokasi arus keluar masuknya manusia.

“Kekhawatiran kami mendasar pembangunan gereja akan merubah IKON daerah yg bernuansa akidah di Bumi Melayu Bumi Berazam Kabupaten Karimun yang mayoritasnya muslim,” ucap Hasyim.
Hasyim juga menyampaikan, pihaknya juga menghimbau kepada pihak-pihak yang mempunyai tujuan serta niat yang sama menolak pembangunan gereja untuk tetap kompak dan saling koordinasi.

“Kami juga sangat menyayangkan adanya aksi dari yang mengatasnamakan diri dari Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) untuk mendesak dan meminta Bupati Karimun mencabut IMB gereja. Ini justru bukan menyelesaikan masalah tapi malah bisa menimbulkan masalah lainnya. Bagusnya biar lah putusan pengadilan yang membatalkan terbitnya IMB gereja tersebut,” ujar Hasyim.

Hasyim juga menegaskan FUIB bukan bagian dari APKK sehingga aksi yg dibuat oleh FUIB tdk mengikuti peristiwa dan kejadian awal kontroversi terbitnya IMB gereja. FUIB organisasi baru dan tidak mengetahui secara detil kondisi aksi penolakan versi sebenarnya.(hhp)

News Feed