by

TPP Petugas Kesehatan Karimun Sudah Dianggarkan

Karimun (HK) – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di RSUD M Sani maupun tersebar di seluruh Puskesmas di Kabupaten Karimun tidak menerima tunjangan kinerja (Tukin) seperti halnya ASN yang berada di Sekretariat Kantor Bupati maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pegawai kantor camat dan kelurahan.

Meski petugas kesehatan tersebut tidak menerima Tukin, namun Pemkab Karimun memberikan perhatian dalam bentuk lain, yang dikenal dengan istilah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Alasan Pemkab Karimun hanya memberikan TPP kepada petugas kesehatan, karena baik RSUD maupun Puskesmas sudah diberi kewenangan khusus yang disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

“Khusus untuk petugas kesehatan, baik itu yang bertugas di RSUD maupun di Puskemas, mereka memiliki dua tambahan penghasilan. Bisa dianggarkan di BLUD dan juga bisa dari Pemkab Karimun. Sekarang, mereka tidak masuk dalam rumusan yang dibuat saat ini. Dalam artian mereka tidak diberi Tukin, namun disebut Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” ungkap Sekda Karimun, M Firmansyah.

Seperti halnya tunjangan kinerja bagi pegawai pada umumnya, TPP yang diberikan kepada petugas kesehatan juga dianggarkan melalui APBD Karimun. Polanya hampir sama dengan Tukin, yakni TPP itu akan dibayarkan setelah pegawai tersebut melaksanakan tugas selama satu bulan. Misalnya, TPP Januari akan dibayarkan pada Februari.

“Untuk Januari 2020 ini sudah kita anggarkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi petugas kesehatan, baik yang ada di RSUD maupun di Puskesmas. Kita harapkan jangan sampai tumpang tindih. Rumah sakit contohnya, setelah kita masukan rumusan yang baru sekarang, terjadi penurunan. Jika sebelumnya dapat kecil sekarang malah dapat tambahan,” ujarnya.

Firmansyah menyebut, besaran TPP itu bukan berdasarkan kepangkatan ataupun golongan, melainkan dari grade dan penilaian.

Menurut dia, tunjangan yang diterima guru berbeda lagi jika dibandingkan dengan pegawai biasa dan juga tenaga kesehatan. Guru tidak menerima Tukin dan juga TPP, melainkan mereka menerima tembahan penghasilan melalui yang namanya sertifikasi. Besaran sertifikasi itu sama dengan satu bulan gaji.

“Jika pegawai menerima Tukin, sementara petugas kesehatan menerima TPP, maka guru menerima yang namanya sertifikasi. Besaran sertifikasi itu sama dengan satu bulan gaji. Artinya, pemerintah senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan memberikan tunjangan diluar gaji,” pungkasnya. (ham)

News Feed