by

Satpol PP Karimun Awasi THM Hotel Non Bintang Saat Malam Imlek

Karimun (HK) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karimun bakal mengawasi aktivitas tempat hiburan malam (THM) seperti kelab malam, pub, karaoke panti pijat dan juga mandi uap di sejumlah hotel non bintang yang beroperasi pada hari besar keagamaan, salah satunya saat malam tahun baru Imlek yang jatuh pada 24 Januari 2020.

Larangan hotel non bintang yang tetap membuka THM pada saat memperingati hari besar keagamaan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan kedua Perda nomor 5 tahun 2005 tentang Penyelenggaran Usaha Kepariwisataan. Dalam perda tersebut, tempat hiburan malam hanya boleh dibuka oleh hotel berbintang.

“Sesuai dengan amanat Perda nomor 2 tahun 2011, tempat hiburan malam bagi hotel non bintang tidak dibolehkan beroperasi pada hari besar keagamaan, salah satunya saat hari saya Imlek. Kalau ada tempat hiburan malam hotel non bintang yang buka, maka kami akan memberikan sanksi berupa teguran,” ungkap Kasat Pol PP Karimun, Tejaria melalui Kasi Operasi dan Pengendalian, Rudi Rosevel.

Kata Rudi, setelah melakukan peneguran maka pada keesokan harinya Satpol PP langsung menyurati Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karimun untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Sebab, sesuai ketentuan Perda maka OPD di Pemkab Karimun yang berhak memberikan sanksi Dinas Pariwisata.

Rudi menyebut, salah satu tempat hiburan malam hotel non bintang di Karimun yang pernah beroperasi pada malam hari besar keagamaan adalah Hotel Satria. Pihaknya pernah memberikan teguran dan menyurati Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait pelanggaran yang dilakukan Hotel Satria, namun sekarang tidak pernah diulangi.

“Salah satu hotel yang pernah melakukan pelanggaran adalah Hotel Satria. Tempat hiburan malam di hotel itu pernah buka pada saat malam perayaan agama. Namun, setelah kami tegur dan surati ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sekarang sudah tak ada lagi. Kalau hotel-hotel yang lain saya rasa tidak pernah melakukan pelanggaran,” jelasnya.

Terkait larangan beroperasinya tempat hiburan malam, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karimun sudah menyurati pimpinan diskotik, pub, karaoke dan panti pijat untuk melarang beroperasi pada malam perayaan agama. Surat larangan tersebut dengan nomor 276/Disparbud-DP/69/III/2019 ditandatangani Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Karimun saat itu, Zamri.

Ada empat poin utama yang tertuang dalam surat larangan beroperasinya tempat hiburan malam tersebut. Poin pertama, meminta pimpinan penyelenggara usaha pariwisata dilarang mengoperasikan usaha seperti kelab malam, diskotik, pub, karaoke, panti pijat dan mandi sauna, kecuali bagi hotel berbintang yang merupakan fasilitas hotel sesuai ketentuan yang berlaku dan diperuntukkan bagi tamu hotel.

Kemudian, pada poin keempat terkait sanksi, bagi yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan dan perundang-undangan yang berlaku. (ham)

News Feed