by

ASN Korupsi di Lingga Masih Terima Gaji

TANJUNGPINANG (HK)- Berdasarkan catatan Kantor Regional (Kanreg) XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru mendapati sebanyak 3 oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri yang terlibat tindak pidana korupsi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagai koruptor hingga kini masih menerima gaji alias belum dipecat sebagaimana layaknya.

Hal tersebut terungkap berdasarkan keterangan Andri Febrian selaku Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian sebagai Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kanreg XII Pekanbaru dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap yang dilakukan terdakwa Asriadi Bin Nuryakin dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Kamis (23/1).

Terdakwa Asriadi merupakan oknum ASN menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Budaya di DKP Batam. Ia ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh anggota Polres Barelang, Batam usai menerima uang sebesar SGD 500 Dolar dengan pecahan limba lembar SGD 100 Dolar dari saksi Wira Ardiansyah untuk pengurusan surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) dan Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).

“Wilayah tugas Kanreg XII BKN Pekanbaru meliputi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Provinsi Riau, termasuk Provinsi Kepri,”kata Andri Febrian dalam menjawab salah satu pertayaan yang disampaikan majelis hakim Pengadilan Tipikor sebagai saksi ahli sidang perkara terdakwa Asriadi tersebut.

Andri Febrian menyebutkan, berdasarkan data yang diperoleh di wilayah tugasnya, terdapat sebanyak 214 ASN yang terlibat kasus korupsi telah diberhentikan dan tidak menerima gaji oleh negara sebagaimana layaknya.

“Dari 214 ASN tersebut, terdapat 3 ASN di Lingga yang hingga kini masih menerima gaji. Hal itu, karena belum diusulkan pemberhentiannya oleh Kepala Daerah (Bupati) setempat, sebagaimana ketentuan berlaku,”ucap Andri Febrian.

Kendati demikian, Kabid Kanreg XII BKN Pekanbaru tersebut, usai sidang sebagai saksi ahli, ketika di konfirmasi lebih lanjut oleh Haluan Kepri belum bisa menyebutkan, siapa ketiga oknum ASN di Lingga yang terlibat korupsi dan masih menerima gaji, termasuk tunjangan dan lainnya dari negara tersebut.

“Untuk data lebih jelasnya terhadap 3 nama ASN di Lingga tersebut saya tidak ada bawa sekarang, namun ada di kantor (BKN Pekanbaru-red). Mereka belum diberhentikan, karena belum diusulkan oleh Bupati setempat,”ungkap Andri Febrian sembari buru-buru meninggalkan halaman kantor Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Namun berdasarkan data diperoleh Haluan Kepri di Panitera Tipikor PN Tanjungpinang dari tiga nama ASN di Lingga yang terakhir terlibat tindak pidana korupsi tersebut, terdapat nama Muhammad Bin M Yusuf, Syamsuri dan Zifrizal.

Muhammad Bin M Yusuf, terlibat kasus korupsi penggunaan dana hibah APBDP pada saat ia menjabat sebagai Sekretaris di Panwaslu di Kabupaten Lingga tahun 2013.

Sedangkan Syamsuri, terlibat kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit Lapangan APBD tahun 2013 dan perkaranya telah diputus sejak 2015 lalu.

Kemudian terakhir atas nama Zifrizal, terlibat kasus korupsi pengadaan alat transportasi di laut APBD tahun 2017 dan telah diputus sejak 2018. Data ASN Lingga yang terlibat kasus korupsi yang terakhir tersebut juga dibenarkan oleh huma PN Tanjungpinang, Eduart M.P. Sihaloho SH MH.

Tindakan pemecatan ASN tersebut sedianya sejalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu di Jakarta.

Berdasarkan informasi, SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi. Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018.

Pemecatan ASN terlibat korupsi tersebut sedianya juga diberlakukan terhadap mereka yang masih aktif, atau juga ASN yang telah memasuki masa pensiun, sehingga tidak lagi mendapatkan uang pensiunannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 5 Pemda di Kepri, jumlah terbanyak ASN yang berstatus napi korupsi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, terdapat di Pemkab Natuna sebanyak 14 orang. menyusul dari Pemkab Lingga 13 orang, Pemkab Bintan 12 orang, Pemko Tanjungpinang 10 orang, Pemprov Kepri 10 orang dan Pemkab Karimun 5 orang.

Data tersebut belum termasuk dari Pemko Batam dan Pemkab Anambas, karena belum mengajukan nama-nama ASN yang terlibat kasus korupsi ke PN Tanjungpinang pada 2018 lalu. (nel)

News Feed