by

“Natuna Layaknya Dipimpin oleh Seorang Gubernur”

Natuna (HK) – Sejumlah kalangan di Natuna mengungkapkan, wilayah Natuna dinilai tak layak dikepalai oleh seorang bupati. Harusnya daerah kepualauan itu dikepalai oleh seorang gubernur.

Ada beberapa fakta yang mendasari pemikiran itu, diantaranya, rentang kendali yang jauh, wilayah yang luas, kandungan kekayaan alam yang berlimpah dan tingkat kerawanan keamanan yang tinggi.

Selain itu, terdapat juga fakta bahwa wilayah ini berada di kawasan strategis nasional Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI 1) dan berbatasan langsung dengan berbagai negara.

“Dari kenyataan itu, kewenangan seorang bupati tak mampu mencover banyak sisi dari fakta-fakta yang ada,” kata Adi seorag warga di Ranai, Jumat (24/1/2020).

Fakta lain juga muncul sejak beberapa tahun belakangan, tepatnya sejak lahirnya UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam UU itu telah ditentukan bahwa kewenangan terhadap wilayah laut hanya dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Sementara laut Natuna yang luas, kaya dan rentan dengan kerawanan keamanan itu harus dikelola dan dijaga secara optimal agar laut itu benar-benar bisa menjadi sumber kesejahteraan rakyat.

“Dari aturan ini muncul kesan ironi, pemerintah kabupaten disuruh mengurus nelayan tanpa laut. Dampaknya muncul berbagai kendala dalam upaya meningkatkan produktifitas nelayan seperti susahnya mengurus izin ke Provinsi Kepri karena jaraknya jauh,” terang Adi.

Ia mengaku sangat menyayangkan apabila seluruh potensi yang ada di wilayah ini dikelola dengan lambat dan tidak optimal.

“Sayang kekayaan ini kalau dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang optimal. Bagi saya, peningkatan status wilayah dari kabupaten ke provinsi sangat wajar karena faktanya memang menuntut seperti itu,” ucapnya mengakhiri. (fat)

News Feed