by

Resmi, PMK Bakal Diberlakukan Mulai 30 Januari

BATAM (HK) – peraturan terbaru terkait barang kiriman telah terbit, yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-199/PMK.10/2019 tanggal 26 Desember 2019.

PMK tersebut bakal berlaku mulai 30 Januari 2020 mendatang, yakni akan berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk wilayah Batam yang merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ).

Kepala bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Batam, Sumarna mengatakan tujuan perubahan ketentuan terkait barang kiriman antara lain adalah untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman.

“Kemudian untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan melindungi IKM,” ujar Sumarna, Selasa (28/1/2020).

Dikatakan Sumarna, beberapa hal pokok yang diatur dalam PMK tersebut antaranya ialah. Pertama, batasan minimal barang kiriman yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk adalah ≤ USD 3 per kiriman (barang kiriman yang nilainya USD 3 ke bawah hanya dikenakan PPN). Sedangkan pada peraturan sebelumnya batasan minimal adalah USD 75.

Kedua, dengan pemberlakuan PMK 199 itu, pengenaan tarif BM dan PPN menjadi lebih sederhana, yaitu BM 7,5 persen dan PPN 10 persen sedangkan PPh dibebaskan.

Ketiga, khusus barang kiriman berupa sepatu, tas dan produk tekstil (garmen) dikenakan tarif yang berlaku umum sesuai dengan Buku Tarik Kepabeanan Indonesia (BTKI).

Keempat, untuk barang kiriman berupa buku dibebaskan dari Bea Masuk, PPN dan PPh untuk mendorong minat baca dan kemampuan literasi masyarakat Indonesia.

Kelima, selanjutnya dapat disampaikan bahwa Batam merupakan wilayah Republik Indonesia, maka peraturan terkait barang kiriman juga berlaku di wilayah Batam.

“Namun mengingat Batam adalah wilayah FTZ, maka pengenaan pungutan negara (Bea Masuk, PPN, PPH, dan Cukai) adalah pada saat barang dikeluarkan dari Batam menuju wilayah Indonesia lainnya,” pungkasnya. (dam)

News Feed