by

Tiga Jukir Ilegal Pakai Baju “Dishub” Karimun Diamankan

Karimun (HK) – Tim Saber Pungli Polres Karimun mengamankan tiga orang juru parkir diduga ilegal masing-masing inisial AW, US dan JI. Ketiganya diamankan di lokasi berbeda, yakni di parkiran kedai kopi Morning Bakery, Toserba 10 Ribu dan parkiran Pasar Puan Maimun. Ketiganya diduga menjadi tukang parkir menggunakan baju merek “Dishub” namun tidak menyetorkan uang parkir ke Dishub Karimun.

Meski sudah mengamankan ketiga pelaku, namun Polres Karimun tidak melakukan penahanan terhadap ketiganya. Sebab, ketiganya tidak memenuhi unsur pidana, karena tidak menimbulkan kerugian negara serta tidak adanya unsur pemerasan. Polisi kemudian menyerahkan kasus tersebut ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti.

Komandan Penindakan Saber Pungli Polres Karimun yang juga Kasat Reskrim, AKP Herie Pramono di ruang kerjanya, Senin (27/1/2020) mengatakan, tindakan tegas untuk menghentikan tindakan ketiga juru parkir itu berawal dari Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Karimun Nomor 551, tertanggal 10 Januari 2020 tentang Penghentian Penarikan Retribusi Parkir.

“Kami menerima surat edaran dari Dinas Perhubungan Karimun terkait penghentian penarikan retribusi parkir di Karimun. Namun, di lapangan ternyata kami melihat ada petugas parkir yang tetap memungut uang parkir dan di punggung bajunya tertulis Dishub,” ungkap Herie Pramono.

Herie juga mengimbau kepada masyarakat Karimun, ketika petugas parkir meminta uang parkir kepada pengendara roda dua maupun roda empat, maka pengendara harus mempertanyakan karcis parkir kepada petugas tersebut. Jika tak ada karcis, maka jangan memberikan uang kepada petugas parkir karena itu dinilai ilegal.

Sementara, Sekretaris II Saber Pungli Polres Karimun, Iptu Sadi menambahkan, ketiga pelaku saat diamankan mengenakan baju bermerk “Dishub” di bagian punggung. Saat diinterogasi, ketiganya mengaku tidak menyetorkan uang parkir ke kas daerah melalui Dishub Karimun, melainkan kepada seseorang yang disebut sebagai Koordinator Lapangan atau Korlap.

Sadi mengatakan, untuk sementara pihaknya melarang pemungutan uang parkir di seluruh lokasi parkir di Karimun sampai ada payung hukum yang mengatur soal parkir tersebut. Agar kejadian serupa tidak terulang lagi, maka pihaknya meminta kepada Pemkab Karimun agar segera menerbitkan payung hukum terkait Parkir bisa berupa Perda maupun Peraturan Bupati. (ham)

News Feed