by

Nelayan Perbatasan Terancam, Ini Sikap HNSI Anambas

Anambas (HK) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menolak keras masuknya nelayan Pantura (Cantrang) ke perairan Natuna Anambas. Pasalnya, kehadiran kapal-kapal tersebut mengancam kehidupan nelayan lokal di Kabupaten termuda di Kepri itu.

Bahkan, HNSI berserta nelayan siap menggelar aksi besar-besaran apabila ini tetap teralisasi.

Dedi Syahputra, Sekretaris DPC HNSI KKA menegaskan, dari informasi yang didapatkan, untuk tahap pertama, pusat akan mengirim sebanyak 70 kapal untuk beroperasi di perairan Natuna dan Anambas, dan rencananya akan dimulai pada tahun ini.

“Sikap kami DPC HNSI bersama nelayan berkomitmen untuk menolak masuknya nelayan Pantura,” ujar Dedi, Selasa (4/2/2020)

Penolakan ini ungkap dia, bukan tanpa alasan, karena hal ini melanggar Permen KP nomor 71 tahun 2016 tentang tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan RI dan Permen KP no 2 tahun 2015 tentang larangan alat penangkapan ikan pukat hela (trawl) dan pukat tarik.

Bersama sejumlah pengurus HNSI dan Nelayan Anambas, Dedi menyampaikan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah mendesak Pemerintah daerah baik itu eksekutif maupun legislatif untuk bersama menyatakan sikap menolak masuknya nelayan Pantura.

“Poin keras penolakan adalah alat tangkap yang digunakan tidak ramah lingkungan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu juga Dedi menyampaikan pada hari Kamis (6/2/2020) pihaknya akan bertandang ke DPRD untuk meminta komitmen kebersamaan DPRD untuk menolak masuknya nelayan Pantura.

“Poin kedua adalah penolakan tersebut disampaikan kepada Presiden,” tegasnya.

Sementara itu Muslimin, Ketua HNSI Kecamatan Siantan, menambahkan, kondisi saat ini sudah cukup prihatin dengan adanya kapal pukat mayang yang beroperasi di laut, yang jumlahnya fantastis 850 unit dengan bobot diatas 30 GT.

“Yang ini saja hasil tangkapan kami dalam beberapa tahun belakangan jauh berkurang, apalagi bila masuk nelayan Pantura,”sesalnya.

Hendaknya sambung dia, pemerintah sebelum mengambil kebijakan, perlu dilakukan kajian agar tidak ada yang terluka dalam satu kebijakan.

“Harapan kita ini menjadi perhatian pemerintah pusat, sehingga suatu kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat perbatasan,” pungkasnya.(yud)

News Feed