by

Observasi WNI tak Bisa Dipindah ke Laut

NATUNA (HK) – DPRD Natuna menggelar pertemuan dengan wartawan di ruang Paripurna DPRD, Kamis (6/2). Pertemuan ini untuk menegaskan hasil tuntutan masyarakat terkait observasi WNI yang dievakuasi asal Wuhan, Cina setelah disampaikan ke Pemerintah Pusat.

Ketua DPRD Natuna, Andes Putra Tanjung didampingi Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik bersama sejumlah anggota dewan lainnya memimpin pertemuan.

Pada kesempatan itu disampaikan bahwa enam point tuntutan masyarakat itu sudah dipenuhi oleh pemerintah, kecuali satu permintaan yakni point permintaan mengenai pemindahan lokasi obeservasi.

Masyarakat sebelumnya menuntut agar obesrvasi itu dilakukan di lepas pantai menggunakan kapal perang.

“Kami sengaja mengundang rekan-rekan wartawan ke sini untuk menyampaikan secara resmi hasil dari tuntutan masyarakat. Semua bisa dipenuhi kecuali tuntutan pemindahan lokasi obesrvasi,” kata Andes.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak bisa memenuhi permintaan itu karena dua faktor yakni yang pertama adalah ketentuan dari WHO yang mengatur lokasi observasi. Dan yang kedua adalah kondisi perairan Natuna yang kurang mendukung untuk tindakan obesevasi pada saat musim utara seperti ini.

“Jadi lokasi observasi akan tetap dilaksanakan di Lanud, tentu dengan jaminan keamanan dan kesehatan yang tinggi terhadap masyarakat,” terangnya.

Dengan demikian ia menghimbau kepada masyarakat Natuna agar tetap tenang dan berkatifitas sebagaimana biasanya karena pemerintah telah menjamin keamanan Natuna dari gangguan virus corona tersebut.

“Kami minta kepada rekan-rekan wartawan agar proaktif menyampaikan sosialisasi ini kepada masyarakat sehingga mereka tenang. Karena tuntutan kita berupa penyediaan jaminan layanan kesehatan telah dipenuhi oleh pemerintah seperti Menkes berkantor di sini dan pembukaan posko kesehatan. Harapan kita tidak terjadi apa-apa terhadap masyarakat,” pungkasnya.

Enam tuntutan masyarakat itu meliputi :

1. Pemerintah daerah menjadi penyambung lidah masyarakat pada Presiden RI dalam menyampaikan tuntutan masyarakat.
2. WNI dari Wuhan dipindahkan ke kapal perang/KRI dan diobservasi/dikarantina di lepas pantai.
3. Pemerintah daerah dan pusat memberi konpensasi berupa jaminan kesehatan seperti : a. Posko layanan kesehatan darurat dan cepat.
b. Mendatangkan tenaga pesikiater untuk masyarakat Natuna.
4. Menteri kesehatan wajib berkantor di Natuna selama masa observasi/karantina WNI dari Wuhan sebagai bentuk jaminan kesehatan dan keamanan masyarakat Natuna.
5. Segala kebijakan pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di Natuna, kedepannya disosialisasikan kepada masyarakat Natuna.
6. Apabila pemerintah daerah tidak bisa menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah pusat maka kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah.(fat)

News Feed