by

KSOP Karimun Dorong Percepatan Pembangunan Malarko

KARIMUN (HK)-Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjungbalai Karimun mendorong mendorong Badan usaha Milik Daerah (BUMD) Kepelabuhanan dan juga pemerintah daerah Karimun untuk mempercepat pembangunan pelabuhan peti kemas Malarko di Dusun Pelambung, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing.

“Kami mendukung kelanjutan pembangunan pelabuhan Malarko yang berada di Desa Pongkar. Secara regulasi memang berada di pusat. Kami hanya sebatas mendukung saja. Di sisi lain, Pemkab Karimun harus menyiapkan lahan di bagian darat terlebih dahulu,” ungkap Kepala KSOP Kelas I Tanjungbalai Karimun, Capt Barlet Silalahi di ruang kerjanya, Rabu (12/2/2020).

Kata Barlet, setelah turunnya Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi untuk meninjau kondisi pembangunan pelabuhan peti kemas di Malarko, maka pihaknya yakin pelabuhan itu akan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang disampaikan Menhub. Untuk mempercepat pembangunan pelabuhan itu, diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga.

“Setelah dievaluasi, mudah-mudahan saja sesuai dengan permintaan Pak Menteri akan ditindaklanjuti. Pemda kan harus menyiapkan lahan terlebih dahulu. Bebaskan lahan di sekitar situ, baru nanti Kementerian Perhubungan akan mengundang pihak ketiga berinvestasi disitu, agar pelabuhan itu bisa berjalan,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan pesan Menteri Budi, kalau ada pihak ketiga yang menjadi bagian dari pelabuhan Malarko, maka jadikan pihak ketiga tersebut sebagai ujung tombak. Hanya saja, ketika ada pihak ketiga yang akan berinvestasi tentu saja mereka hitungan-hitungan soal bisnis.

“Keterlibatan pihak swasta sebagai investor di pelabuhan Malarko nanti sebagai konsorsium. Pendekatanya ke pemerintah daerah. Makanya, disinilah peranan BUMD untuk ikut serta agar mereka lebih aktif mendorong. Kalau tidak didorong kita khawatirnya nanti pelabuhan itu gak bakalan hidup,” terang Barlet.

Barlet juga menjelaskan, salah satu terhentinya pembangunan pelabuhan Malarko karena tersangkut pembebasan lahan di sisi sebelah darat. Pembangunan pelabuhan Malarko dimulai sejak 2008 hingga 2012. Selama empat tahun pembangunan pelabuhan itu, lebih fokus pembangunan di sisi sebelah laut.

“Penyebab vakumnya pembangunan pelabuhan Malarko karena kendalan pembabasan lahan di sisi sebelah darat. Makanya, kendala yang dihadapi oleh pemerintah ketika membangun suatu pelabuhan tersangkut soal pembebasan lahan. Pemerintah tidak akan lagi membangun, kalau sisi darat belum selesai,” katanya lagi.

Barlet menilai, lokasi pelabuhan peti kemas yang dibangun di Malarko saat ini sangatlah strategis, karena begitu kapal masuk langsung sandar di pelabuhan. Hanya saja, yang menjadi persoalan ketika kapal dengan muatan peti kemas berisi barang-barang tertentu akan kebingungan mau muatan apa ketika akan kembali dari Karimun.

“Kita harus memikirkan juga, muatan yang akan diangkut dari sini (Karimun) juga. Takkan mungkin ketika masuk Karimun, mereka datang bawa muatan namun saat kembali muatan kosong. Tak tertutup cost nya nanti. Investor tentu akan berfikir juga, mereka masuk kesini ada hitung-hitungan bisnisnya,” papar Barlet.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi meninjau dua proyek vital di Karimun, salah satunya pelabuhan peti kemas Malarko di Dusun Pelambung, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing. Pengerjaan pelabuhan Malarko diperkirakan akan selesai akhir 2021. Peresmiannya nanti akan dilakukan Presiden Jokowi.

“Pelabuhan Malarko dan bandara di Karimun ini akan selesai pada akhir 2021. Untuk peresmiannya, nanti akan dilakukan oleh Bapak Presiden, nanti kita undang,” ujar Menteri Budi disela-sela peninjauan Pelabuhan Malarko didampingi Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Sabtu (1/2/2020).

Kata Budi, anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan proyek Pelabuhan Malarko diperkirakan sebesar Rp200 miliar. Hanya saja, anggaran sebesar itu tidak sepenuhnya dari pusat, namun melibatkan pemerintah daerah dan pihak swasta. Kerjasama antara pusat dan daerah serta pihak swasta itu dalam bentuk sharing anggaran.

“Anggaran kalau untuk Malarko itu sebesar 200 miliar rupiah, sharing antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta. Sementara, untuk bandara pusat akan mengeluarkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Saya mintan juga dari Pemda untuk menyelesaikan semuanya,” terang Menhub Budi. (ham)

News Feed