by

Komisi I DPRD Kota Batam Selidiki Izin Pollux Habibie

BATAM (HK) – Komisi I DPRD Kota Batam saat ini selidiki izin pembangunan proyek Pollux Habibie, yakni pasca kejadian ambruknya tembok pembatas antara proyek tersebut dengan perumahan warga Citra Batam.

Hal itu disampaikan oleh ketua fraksi Hanura DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen Pollux Habibie dengan komisi I DPRD Kota Batam, Jumat (14/2/2020) di kantornya.

Dikatakan Utusan, karena terkait izin dari pembangunan Gedung Pollux Habibie itu berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam bahwa untuk pembangunan pagar pollux habibie yang runtuh itu harus dibuat dua trap, sementara dilapangan hanya dibuat satu trap saja.

“Hal itu adalah sebuah pelanggaran, mengapa izinnya bisa keluar. Selain itu tower Pollux Habibie yang sebelah utara yang paling tinggi itu, ada penambahan tingginya, termasuk kolam renangnya. Sementara dalam Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) nya tidak ada, mengapa terjadi penerbitan IMB nya,” ungkap anggota komisi I DPRD Kota Batm itu.

Oleh karena itu lanjutnya, pihaknya ingin menanyakan langsung kepada PTSP Kota Batam, apakah apa yang disampaikan oleh DLH itu benar atau tidak. Jika memang perizinan Follux Habibie iti tidak sesuai dengan SKKL nya maka kesalahan itu ada di PTSP.

Artinya saat ini ada sesuatu yang aneh di Pollux Habibie, khususnya adalah dalam hal perizinan. Oleh karena itu pihaknya akan konsentarsi melakukan penelusuran izin dari pembangunan Pollux Habibie itu, apakah perizinannya sesuai dengan faktual.

Kalau perizinannya tidak sesuai faktual maka kita akan menelusurinya, kesalahannya ada dimana. Dia berharap Pemerintah untuk tidak main-main dalam mengeluarkan suatu Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

News Feed