by

Pejabat Disperindag Natuna Dituntut 7,5 Tahun

TANJUNGPINANG (HK)- Sebanyak 3 orang mantan pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Natuna, yakni Drs Senagib, M.Pd, Arifin Suni Sufiana SH dan Adriani BA. masing-masing dituntut 7 tahun dan 6 bulan penjara sebagai terdakwa dugaan kasus korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktf APBD 2012 senilai 1.002 miliar di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Kamis (20/2).

Disamping tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gustian Juanda Putra SH dari Kejari Natuna juga menjatuhkan hukuman denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp.300 juta, subsider 3 bulan kurungan

Selain itu, masing-masing terdakwa juga dikenakan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.334.082.742 melalui penyitaan seluruh harta kekayaannya. Namun jika tidak terdakwa tidak memiliki harta benda untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut, maka dipadana penjara selama 3 tahun dan 9 bulan,

Jika ditotalkan lamanya tuntutan yang diberkan JPU kepada masing-masing terdakwa tersebut, yakni 7,5 tahun + 3 bulan + 3,9 tahun, makan dijumlah menjadi 11 tahun 6 bulan penjara

Menurut JPU, masing-masing ketiga terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berupa membuat SPJ melalui perjalan dinas fiktif dalam kegiatan yang bersumber APBD Kabupaten Natuna senilai Rp.1,9 miliar tahun 2012,

“Perbuatan masing-masing terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,”kata Jaksa Gustian.

Terhadap tuntutan JPU tersebut, majelis hakim dipimpin Eduart MP Sihaloho SH MH didampingi dua hakim Adhoc, Yon Efri SH MH dan Suherman SH MH memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang sepekan mendatang.

Dalam sidang, majelis hakim kembali mengingatkan kepada masing-masing terdakwa untuk dapat mengembalikan uang kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis nantinya.

“Mumpung masih ada kesempatan, kami harapkan masing-masing terdakwa dapat mengembalikan uang kerugian negara. Hal ini setidaknya dapat menjadi pertimbangan majelis untuk meringankan hukuman sudara,”ujar ketua majelis hakim Eduart MP Sihaloho SH MH kepada terdakwa.

Dalam perkara ini, terdakwa Senagib bertindak sebagai Kepala Disperindag Kabupaten Natuna, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sementara terdakwa Arifin Suni Sufiana selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sedangkan terdakwa Adriani selaku Kepala Bidang (Kabid) Program Disperindag Kabupaten Natuna

JPU menyebutkan, bahwa terdakwa Senagib selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor: 29 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011, diduga telah ikut sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan terdakwa Adriani selaku Kabid Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna, dan terdakwa Arifin Suni Sufiana, selaku PPTK sejak 15 Maret 2012 sampai 17 Desember 2012 di Kantor Disperindag Natuna melakukan kegiatan pameran tentang hasil produk.

Sebelum kegiatan pameran tersebut dilaksanakan, saksi Rusli selaku anggota DPRD Natuna periode 2012 memerintahkan saksi Suhendra alias Andra untuk menemui terdakwa Adriani untuk mencari informasi dana aspirasi saksi Rusli yang akan dimasukkan ke DPA Disperindag Natuna Tahun Anggaran 2012.

Usai pengesahan mata anggaran SKPD Kabupaten Natuna, saksi Rusli kembali melalui saksi Suhendra mendapati DPA paket kegiatan dari aspirasinya sebesar Rp.1, 9 miliar untuk pelaksanaan kegiatan pameran tersebut.

Meskipun secara administrasi terdakwa Adriani tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pameran tersebut serta membuat kesepakatan bahwa perjalanan dinas dalam kegiatan pameran atas nama terdakwa Adriani dan terdakwa Arifin Suni tetap dicairkan dan diterima seluruhnya oleh terdakwa, walaupun tidak seluruhnya kegiatan perjalanan dinas itu tidak dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan dan diterima seluruhnya.

Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tahun 2012 bahwa terkait pembayaran untuk kegiatan pameran industri dan kerajinan pada Dinas tahun 2012 itu sebanyak 19 dengan SP2D UP-GU (Uang Persediaan Ganti Uang) yang telah dicairkan sebesar Rp. 1.568.319.700 dengan menggunakan sejumlah nama-nama pegawai lainnya.

Nama-nama orang yang dipinjam nama tersebut tetap dimasukkan dalam SPT dan orang – orang tersebut ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui bahwa namanya di masukkan dalam SPT untuk kegiatan pameran di luar daerah.

Untuk yang mengetahui namanya digunakan dalam SPT tapi tidak melaksankan mendapatkan fee 20 persen. Untuk pertanggung jawaban dana orang-rang yang dipinjam nama tersebut menandatangani kwitansi pembayaran dan juga ada yang tidak menanda tangani kwitansi dan saksi Arifin Suni Sufiana yang menandatanganinya.

Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan konsultasi pameran dalam dan luar daerah serta melaksanakan pameran produk industri dan kerajinan Disperindag Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 dibuat dengan meminjam pakai nama-nama staf Disperindag namun nama-nama tersebut tidak melaksanakan tugas sesuai SPT dan SPT tersebut dilampirkan dalam pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) sehingga dana tersebut tetap dicairkan.

Kemudian Surat Pertanggungjawaban dibuat menggunakan bukti dukung fiktif terhadap kegiatan yang benar dilaksanakan dan kegiatan yang tidak benar dilaksanakan untuk kegiatan pameran tahun anggaran 2012 serta terdakwa yang menandatanganinya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (1) yang menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat masyarakat.

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya. (nel)

News Feed