by

TPP Petugas Kesehatan Karimun Segera Terealisasi

Karimun (HK)–Wacana Pemkab Karimun yang mengganti bentuk tunjangan tenaga kesehatan dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di RSUD M Sani maupun yang tersebar di seluruh Puskesmas di Kabupaten Karimun dari Kesra pegawai menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) segera terealisasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun haluankepri.com, Pemkab Karimun telah menyusun rumusan atau formula yang membedakan besaran TPP tenaga kesehatan tersebut berdasarkan jabatan, kelas, beban kerja, prestasi kerja dan kelangkaan profesi. Secara umum dibedakan menurut grade atau penilaian

Untuk Kepala UPT Pusat Kesehatan atau Kepala Puskesmas TPP nya sebesar Rp1,961 juta, Kasubbag Tata Usaha sebesar R2,380 juta, dokter muda R4,255 juta, dokter pertama Rp3,701 juta, perawat penyelia R2,380 juta, perawat mahir Rp2,098 juta, perawat terampil Rp1,823 juta, nutrisionis mahir Rp2,098, golongan III Rp2,098 juta, golongan II Rp1,520 juta dan golongan I Rp744 ribu.

Sekretaris Daerah Karimun, Muhammad Firmansyah mengatakan, Pemkab Karimun memberikan tunjangan kepada ASN di bidang kesehatan yang dikenal dengan istilah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Alasan Pemkab Karimun hanya memberikan TPP kepada petugas kesehatan, karena baik RSUD maupun Puskesmas sudah diberi kewenangan khusus yang disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

“Khusus untuk petugas kesehatan, baik itu yang bertugas di RSUD maupun di Puskemas, mereka memiliki dua tambahan penghasilan. Bisa dianggarkan di BLUD dan juga bisa dari Pemkab Karimun. Sekarang, mereka tidak masuk dalam rumusan yang dibuat saat ini. Dalam artian mereka tidak diberi Tukin, namun disebut Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” ungkap Sekda Karimun, M Firmansyah.

Seperti halnya tunjangan kinerja bagi pegawai pada umumnya, TPP yang diberikan kepada petugas kesehatan juga dianggarkan melalui APBD Karimun. Polanya hampir sama dengan Tukin, yakni TPP itu akan dibayarkan setelah pegawai tersebut melaksanakan tugas selama satu bulan. Misalnya, TPP Januari akan dibayarkan pada Februari.

“Untuk Januari 2020 ini sudah kita anggarkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi petugas kesehatan, baik yang ada di RSUD maupun di Puskesmas. Kita harapkan jangan sampai tumpang tindih. Rumah sakit contohnya, setelah kita masukan rumusan yang baru sekarang, terjadi penurunan. Jika sebelumnya dapat kecil sekarang malah dapat tambahan,” ujarnya.

Menurut dia, tunjangan yang diterima guru berbeda lagi jika dibandingkan dengan pegawai biasa dan juga tenaga kesehatan. Guru tidak menerima Tukin dan juga TPP, melainkan mereka menerima tembahan penghasilan melalui yang namanya sertifikasi. Besaran sertifikasi itu sama dengan satu bulan gaji.

“Jika pegawai menerima Tukin, sementara petugas kesehatan menerima TPP, maka guru menerima yang namanya sertifikasi. Besaran sertifikasi itu sama dengan satu bulan gaji. Artinya, pemerintah senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan memberikan tunjangan diluar gaji,” pungkasnya. (ham)

News Feed